.webp)
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Azwar Hasan menyoroti menantu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, dr Udin Saputra Malik yang mengumpulkan warga untuk mengikuti senam sehat. Azwar menganggap manuver Dokter Udin bisa merusak elektabilitas Danny yang digadang-gadang bakal bertarung di Pilgub Sulsel 2024.
Azwar mengatakan, tindakan menantu Danny itu dikait-kaitkan dengan isu untuk persiapan maju Pilwalkot Makassar. Apalagi dr Udin memiliki kedekatan dengan Danny sebagai kepala daerah di Makassar saat ini.
"Jangan sampai pengusulannya (dr. Udin maju Pilwalkot) itu terdapat relasi kuasa. Itu akan menjadi alamat buruk bagi Danny Pomanto dalam menghadapi Pilgub mendatang. Dengan kata lain, titik start yang menjadi alamat buruk," kata Azwar kepada detikSulsel, Senin (14/3/2023) malam tadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Azwar mengatakan dr Udin sebagai warga negara punya hak untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota. Hanya saja, masyarakat bisa saja menilai status dr Udin yang juga sebagai menantu Danny berusaha menciptakan dinasti politik.
"Udin sebagai warga negara berhak untuk maju, selama ada partai yang mengusung. Tetapi karena dia memiliki kedekatan emosional dan merupakan menantu dari wali kota," katanya.
Azwar lantas menyinggung istri Danny Pomanto, Indira Jusuf Ismail yang gagal di Pileg DPR RI 2019 lalu. Dia kemudian mengungkap faktor gagalnya Indira saat itu.
"Pengusulan istri Danny Pomanto pada Pileg lalu kan tidak terpilih. Itu bisa dinilai dari dua hal. Pertama, penghukuman masyarakat terhadap Danny Pomanto. Kedua boleh jadi memang Danny Pomanto tidak menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan ASN yang dipimpin untuk memilih istrinya," urai Azwar.
Diketahui, senam sehat digelar Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Makassar di Lapangan Kompleks Unhas, Minggu (12/3). Kegiatan yang diinisiasi Dokter Udin itu menghadirkan ribuan warga di Kecamatan Manggala dan juga dihadiri camat hingga lurah.
"Nah sekarang apa pertanyaannya, senam sehat dr Udin dengan ASN. Dia bukan kepala dinas, bukan siapa-siapa. Itu tanda-tanda relasi kuasa yang tidak baik," imbuhnya.
Sementara pengamat politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Luhur Prianto menyebut politik dinasti di Sulsel termasuk Kota Makassar didominasi oleh keluarga tertentu. Dia juga menyebut klan politik lokal ini telah mengakar kuat dan susah untuk dibenahi.
"Sudah lama pula politik lokal kita didominasi oleh kiprah keluarga dan klan politik tertentu," kata Luhur yang dikonfirmasi terpisah.
"Soal politik dinasti dan kekerabatan, perihal yang telah mengakar kuat. Perbincangan politik kita sebenarnya, merupakan perbincangan urusan keluarga politisi-politisi tertentu," lanjutnya.
Kendati demikian, Luhur menyebut dinasti politik tidak selamanya memenangkan hajatan pemilihan umum (pemilu). Dia mengambil contoh kasus istri Danny yang gagal meraih kursi legislatif pada pemilu 2019 lalu.
"Danny Pomanto dulu mendorong istri dan anaknya maju di Pileg 2019. Keduanya belum berhasil duduk di kursi legislatif. Artinya tidak ada jaminan juga keluarga kepala daerah akan otomatis terpilih. Tergantung modal sosial dan engagement dengan pemilih," paparnya.
Luhur menambahkan, beberapa politisi memang kerap kali mendahulukan keluarga pada hajatan pemilu. Kebiasaan seperti itu tentu saja akan mengeliminasi figur-figur yang punya prestasi dan potensi.
"Sama saja seperti yang pemimpin politik yang lain. Mendahulukan keluarga, masih menjadi prioritas utama yang dianut. Dalam orientasi nilai politik seperti itu, masih sulit menemukan representasi politik yang berbasis meritokrasi," jelasnya.
(sar/nvl)
