Mantan Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Mappanyukki digadang-gadang ikut dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024 mendatang. Pilkada Sulsel pun diprediksi semakin kompetitif dengan adanya keikutsertaan kandidat berlatar belakang militer.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Luhur Prianto mengatakan kandidat berlatar belakang TNI-Polri memiliki nilai tersendiri. Sebab selama ini TNI-Polri menjadi salah satu lembaga yang menghasilkan tokoh pemimpin bangsa.
"Munculnya figur kandidat gubernur dari TNI-Polri, baik yang masih aktif ataupun yang telah purnawirawan, membuat Pilkada semakin kompetitif. Secara persediaan kader pemimpin, TNI-Polri merupakan kawah candradimuka kader pemimpin bangsa," kata Luhur saat dihubungi detikSulsel, Rabu (8/3/2023).
Luhur lantas mencontohkan kesuksesan Pilkada di Sumatera Utara (Sumut) dan Maluku yang dimenangkan oleh kandidat berlatar belakang TNI-Polri. Dia menilai mereka memiliki potensi yang tidak dimiliki kandidat sipil lainnya.
"Di beberapa daerah, seperti Sumut dan Maluku, gubernur terpilih pun berasal dari TNI dan Polri. Salah satu kelebihan pemimpin dari TNI-Polri yang tidak dimiliki pemimpin sipil adalah memiliki pengalaman penguasaan teritorial," papar Luhur.
Sejatinya, kata dia, peluang kandidat berlatar belakang TNI-Polri dan sipil dalam Pilkada sama saja. Sehingga tetap diperlukan kedekatan kandidat dengan masyarakat jika ingin betul-betul maju pada di Pilgub nantinya.
"Soal peluang, sama saja dengan pemimpin yang berlatar belakang sipil. Seperti soal bagaimana modal sosial yang telah dibangun pada pemilih. Di samping memiliki koneksi elite politik nasional, ia pun harus punya engagement (kedekatan) yang intens dengan masyarakat pemilih," jelasnya.
Menurutnya, tokoh militer dengan koneksi elite tidaklah cukup untuk memenangkan pertarungan Pilgub. Dia menyebut kasus Pilgub Sulsel 2018 sebagai pelajaran bahwa kesiapan finansial dan pemasaran politik bukanlah penentu kemenangan.
"Pengalaman Rivai Ras di Pilgub 2018 lalu bisa menjadi pelajaran. Bahwa tokoh militer yang memiliki koneksi elite, kesiapan finansial dan pemasaran politik massif di momen jelang Pilkada, tidaklah memadai," katanya.
Lebih lanjut Luhur menjelaskan popularitas tidak bisa diraih hanya dengan kampanye politik dalam waktu yang singkat. Dia menekankan aksi yang bermanfaat dan dirasakan masyarakat dalam waktu yang lama bisa merebut simpati.
"Popularitas dan akseptabilitas tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Perlu aksi jangka panjang dalam merebut simpati pemilih di arena politik lokal," terangnya.
Selain itu, dia juga mengatakan belum ada dukungan resmi dari partai politik (parpol) tertentu untuk mendukung Andi Muhammad. Tawaran-tawaran parpol kepada figur-figur tertentu adalah cara elitenya mendongkrak elektabilitas.
"Belum ada kendaraan resmi. Partai-partai politik memberi harapan ke banyak tokoh," tutur Luhur.
"Parpol yang melakukan pendekatan pada tokoh yang berpotensi cagub, lebih pada kepentingan elektoralnya. Tujuannya untuk merangkul tokoh yang bersangkutan supaya berkontribusi pada peningkatan suara partai di Pileg 2024," sambungnya.
11 figur calon gubernur Sulsel di halaman selanjutnya.
(asm/sar)