.webp)
Nama mantan Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki masuk dalam bursa calon gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024 mendatang. Keikutsertaan eks TNI ini dinilai bisa membuat Pilkada semakin kompetitif.
"Munculnya figur kandidat gubernur dari TNI-Polri, baik yang masih aktif ataupun yang telah purnawirawan, membuat Pilkada semakin kompetitif," kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Luhur Prianto saat dihubungi detikSulsel, Rabu (8/3/2023).
Luhur menyebut TNI-Polri memiliki ketersediaan kader pemimpin yang mumpuni. Dia pun mengakui institusi TNI-Polri sebagai salah satu lembaga yang menghasilkan tokoh pemimpin bangsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara persediaan kader pemimpin, TNI-Polri merupakan kawah candradimuka kader pemimpin bangsa," tuturnya.
Dia mencontohkan Pilkada di Sumatera Utara dan Maluku yang berhasil dimenangkan oleh eks TNI-Polri. Menurutnya, TNI-Polri memiliki potensi yang tidak dimiliki calon pemimpin sipil saat menjadi kepala daerah.
"Di beberapa daerah, seperti Sumut dan Maluku, gubernur terpilih pun berasal dari TNI dan Polri. Salah satu kelebihan pemimpin dari TNI-Polri yang tidak dimiliki pemimpin sipil adalah memiliki pengalaman penguasaan teritorial," papar Luhur.
Terkait peluang, Luhur menilai akan sama. Maka dari itu, figur yang ingin maju nantinya harus betul-betul memiliki kedekatan dengan masyarakat, selain koneksi elite politik.
"Soal peluang, sama saja dengan pemimpin yang berlatar belakang sipil. Seperti soal bagaimana modal sosial yang telah dibangun pada pemilih. Di samping memiliki koneksi elite politik nasional, ia pun harus punya engagement (kedekatan) yang intens dengan masyarakat pemilih," jelasnya.
Luhur mengatakan tokoh militer dengan koneksi elite tidaklah cukup untuk memenangkan pertarungan Pilgub. Dia menyebut kasus Pilgub Sulsel 2018 sebagai pelajaran bahwa kesiapan finansial dan pemasaran politik bukanlah penentu kemenangan.
"Pengalaman Rivai Ras di Pilgub 2018 lalu bisa menjadi pelajaran. Bahwa tokoh militer yang memiliki koneksi elite, kesiapan finansial dan pemasaran politik massif di momen jelang Pilkada, tidaklah memadai," katanya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Luhur menjelaskan popularitas tidak bisa diraih hanya dengan kampanye politik dalam waktu yang singkat. Dia menekankan aksi yang bermanfaat dan dirasakan masyarakat dalam waktu yang lama bisa merebut simpati.
"Popularitas dan akseptabilitas tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Perlu aksi jangka panjang dalam merebut simpati pemilih di arena politik lokal," terangnya.
Dia juga mengatakan belum ada dukungan resmi dari partai politik (parpol) tertentu untuk mendukung Andi Muhammad. Tawaran-tawaran parpol kepada figur-figur tertentu adalah cara elitenya mendongkrak elektabilitas.
"Belum ada kendaraan resmi. Partai-partai politik memberi harapan ke banyak tokoh," tutur Luhur.
"Parpol yang melakukan pendekatan pada tokoh yang berpotensi Cagub, lebih pada kepentingan elektoralnya. Tujuannya untuk merangkul tokoh yang bersangkutan supaya berkontribusi pada peningkatan suara partai di Pileg 2024," sambungnya.
