.webp)
Realisasi vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak baru mencapai 25 persen dari populasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menargetkan vaksinasi selesai pada 2023.
"Pelaksanaan vaksinasi PMK akan kami selesaikan di tahun 2023 ini, mengingat realisasinya baru mencapai 25 persen dari populasi," kata Suharyanto saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 BNPB, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat dilansir detikNews, Kamis (2/3/2023).
Sampai saat ini, Suharyanto mengatakan masih ada 5.700 wabah yang belum tertangani. Dia juga mengaku bahwa kasus ini tengah berusaha ditangani oleh pihak BNPB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak Presiden, saat ini pandemi COVID-19 telah berhasil dikendalikan. Kami juga masih bekerja sebagai Satgas Pengendalian PMK, tetap berfokus pada pengentasan sisa kasus sebanyak 5.700 ekor, dari total kasus yang sempat mencapai 619.000 ekor ternak," terangnya.
Di sisi lain Suharyanto juga menyinggung tentang solusi penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Suharyanto mengatakan bencana alam yang terjadi di tahun 2022 telah mengalami penurunan dari sebelumnya. Namun dampak dari bencana alam tahun 2022 lebih besar dibanding pada 2021.
"Ditinjau dari jenisnya, bencana hidrometeorologi basah masih dominan. Namun dari sisi dampaknya, bencana geologi lebih signifikan, sehingga menjadi fokus perhatian ke depan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan," kata dia.
"Selain itu, kami juga mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi kering yang mungkin mengalami peningkatan di tahun 2023 ini," imbuhnya.
Suharyanto mengatakan akan melakukan penguatan pada struktur bangunan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Dia menyebut hal itu juga belajar dari dampak gempa bumi Cianjur yang terjadi pada Senin (21/11/2022) lalu.
"Belajar dari kejadian dan dampak dari gempa Cianjur dengan kekuatan 5,6 M, serta gempa Turki dengan kekuatan 7,8 M telah mengakibatkan korban jiwa, infrastruktur sangat besar. Maka penguatan struktur bangunan, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas publik dan fasilitas kesehatan sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam Rakornas tahun 2022 lalu, harus tetap menjadi fokus perhatian kita bersama," ungkapnya.
"Selain itu kami juga mendorong pemetaan sesar-sesar aktif darat yang belum teridentifikasi, khususnya di kawasan padat penduduk berdasarkan segala kejadian gempa bumi di masa lalu," tambahnya.
(asm/ata)
