Siswa SMP di Mamuju Wajib Bayar Iuran Rp 150 Ribu, Ijazah Terancam Ditahan

Sulawesi Barat

Siswa SMP di Mamuju Wajib Bayar Iuran Rp 150 Ribu, Ijazah Terancam Ditahan

Hafis Hamdan - detikSulsel
Sabtu, 04 Feb 2023 12:05 WIB
SMPN 1 Kalukku di Kabupaten Mamuju, Sulbar mewajibkan siswa membayar iuran Rp 150 ribu untuk pembangunan lapangan.
SMPN 1 Kalukku di Kabupaten Mamuju, Sulbar mewajibkan siswa membayar iuran Rp 150 ribu untuk pembangunan lapangan. Foto: Dok. Istimewa
Mamuju -

Siswa SMPN 1 Kalukku di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) diwajibkan membayar iuran untuk pengerjaan lapangan sekolah sebesar Rp 150 ribu. Permintaan pihak sekolah tersebut berbarengan dengan ijazah siswa yang terancam ditahan jika tidak membayar.

"(Iuran) per siswa Rp 150 ribu dari kelas 1-3. Dengan alasan dana BOS-nya kurang Rp 70 juta untuk buat lapangan upacara. (Siswa) diwajibkan bayar kalau tidak ijazahnya tidak dikasih," ungkap salah satu orang tua siswa, Rabiatul kepada detikcom, Sabtu (4/2/2023).

Rabiatul mengaku pembayaran iuran senilai Rp 150 ribu memberatkan orang tua siswa. Apalagi kata dia, pihak sekolah tidak mengundangnya ikut rapat saat keputusan tersebut diambil.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya jujur sebagai orang tua murid keberatan apalagi saya tidak diundang. Baru banyak orang tua mengeluh tapi tidak berani bicara," bebernya.

Rabiatul juga mempertanyakan dana BOS yang harusnya dipakai pihak sekolah untuk biaya membangun lapangan.

ADVERTISEMENT

"Yang saya pertanyakan ke mana dana BOS-nya, baru pembayarannya (iuran siswa) wajib," terangnya.

Terpisah, Kepala Sekolah SMPN 1 Kalukku Nawawi Yusuf mengaku pembayaran iuran siswa diperuntukkan untuk pengerjaan lapangan sekolah. Menurutnya, biaya pengerjaan tidak tercantum dalam dana BOS, sehingga pihaknya meminta iuran ke siswa.

"Itu pengerjaan lapangan. Lapangan upacara tidak dimuat (dalam dana BOS). Kita butuh bantuan untuk mengadakan itu karena di lapangan upacara itu sekaligus digunakan untuk PBM seperti olahraga dan mata pelajaran yang lainnya," ujarnya.

Lebih jauh kata dia, saat rapat pihak sekolah hanya meminta besaran Rp 145 ribu per siswa. Namun orang tua siswa yang hadir minta dinaikkan menjadi Rp 150 ribu.

"Yang datang bilang tidak memberatkan, bahkan saya bilang Rp 145 ribu, (malah ortu siswa) bilang tidak usah Rp 145 ribu tambah mi jadi Rp 150 ribu saja. Jadi mereka (ortu siswa) yang usulkan itu jadi Rp 150 ribu," terangnya.




(ata/asm)

Hide Ads