.webp)
Pembangunan RS tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama yang bertempat di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Selasa (31/1/2023). Menkes Budi Gunadi Sadikin turut hadir dalam acara tersebut.
Budi beranggapan kehadiran RS OJK masih minim. Bahkan tidak jarang pasien harus berobat ke luar negeri karena perawatan di Indonesia masih harus antre.
"Lebih dari 600 ribu masyarakat Indonesia mesti berobat keluar negeri, dan itu menghabiskan biaya 6 miliar dolar, hampir Rp 100 triliun," kata Budi dalam sambutannya di acara peletakan batu pertama di CPI, Selasa (31/1).
Menurutnya, kehadiran RS OJK sangat krusial. Dia berharap kehadiran RS ini di Makassar bisa menopang warga yang hendak berobat dari kawasan timur Indonesia.
"Penyebabnya karena rumah sakitnya yang berkualitas kurang dan juga dokternya kurang," ungkapnya.
Dalam laporannya, Budi juga menyebut ada 12 ribu bayi di Indonesia setiap tahunnya yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan ahli jantung. Dari 4,8 juta bayi yang lahir setiap tahun, terdapat 48 ribu bayi yang lahir dengan kelainan jantung.
"25 persen dari 48 ribu itu kelainan jantung bawaan kritis. Jadi 12 ribu bayi di Indonesia setiap tahun, harus antre dioperasi jantung, dibedah, diberesin," ujarnya
"Karena kita tidak punya cukup spesialis untuk bedah toraks kardiovaskuler anak. Hanya sedikit rumah sakit Indonesia yang punya spesial bisa bedah jantung anak," tambah Budi.
Untuk diketahui, RS UPT Vertikal Makassar akan dibangun di atas lahan 68.798 meter persegi dan luas lahan 144.279,1 meter persegi. RS khusus otak jantung dan kanker ini dianggarkan Rp 1,427 triliun yang ditarget rampung pertengahan 2024 mendatang.
"Sekitar 600 hari ke depan sekitar tahun depan bulan 6 target selesai," ucap Gubernur Sulsel Andi Sudirman dalam kesempatan yang sama.
Andi Sudirman Sulaiman menambahkan, kehadiran RS tersebut bisa menyerap SDM lokal. Para SDM atau tenaga kesehatan akan dilatih sebelum RS tersebut rampung dan dioperasionalkan.
"Harapan kita bahwa diupayakan semuanya adalah tenaga lokal yang sudah dalam pembiayaan untuk disekolahkan oleh kementerian kesehatan," imbuhnya.
(sar/sar)
