.webp)
Relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut buka suara di tengah isu reshuffle menteri-menteri kabinet Indonesia Maju. Relawan mendukung rencana ini lantas meminta pejabat dievaluasi hingga menyinggung menteri yang sibuk berbicara soal penundaan pemilu.
Dilansir dari detikNews, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengaku mendukung Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle. Apalagi dia beranggapan ada sejumlah menteri yang berkinerja buruk.
"Ada beberapa menteri yang kinerjanya sangat buruk, kemudian kemungkinan untuk reshuffle sangat tinggi karena kita lihat Pak Presiden dengan kepemimpinan terakhirnya, mau legacy-nya bagus di mata rakyat dan kita lihat beberapa menteri kinerjanya sangat buruk sekali," kata Noel saat dihubungi, Selasa (31/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Noel kemudian terang-terangan menyebut Menkominfo Johnny G Plate termasuk yang harus dievaluasi. Adapula menteri yang hanya disebutnya selalu berkoar-koar soal penundaan pemilu meski tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud.
"Pertama (semestinya dievaluasi) yang pasti Menkominfo, kedua ada juga menteri yang sibuk teriak-teriak tiga periode dan penundaan Pemilu," paparnya.
Noel lantas menanggapi adanya pemanggilan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Istana Negara yang berkaitan dengan reshuffle. Menurutnya, kehadiran Ketum NasDem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi juga termasuk untuk membicarakan kinerja menterinya.
"Peristiwa itu saya yakin ada keterkaitan dengan kejadian kemarin, berapa sampai ditangkap itu kan tingkat direktur ya kalau nggak salah. Menkominfo itu, saya pikir arahnya ke sana," tegas Noel.
"Kemungkinan bisa terjadi (reshuffle), paling kita lihat berdasarkan partai-partai yang tidak menginginkan NasDem di kabinet, minta kabinetnya NasDem out dari pemerintah Jokowi," imbuhnya.
Noel mengatakan hal itu terkait perbedaan pilihan politik NasDem dan Jokowi untuk capres 2024. Meski demikian, Noel yakin Jokowi mengganti menteri berdasarkan kinerja.
"Posisi tidak baik juga, tidak mendidik secara politik. Tapi, banyak orang punya kepentingan lah terhadap posisi kementerian. Tapi kalau Jokowi pertimbangannya bukan soal itu, tapi lebih ke kinerja," kata Noel.
Menteri 'Offside' Diminta Diganti
Sekjen Kornas Akhrom Saleh juga mengaku setuju Jokowi mengganti menteri yang kinerjanya tak bagus. Dia kemudian membandingkan masa akhir kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akhrom menilai Jokowi harus mengganti menteri yang 'offside'.
"Dulu semasa Pak SBY jelang berakhir masa jabatannya banyak menteri terkesan meninggalkannya. Oleh sebab itu, sebelum hal itu terulang lagi di masa Pak Jokowi, sebaiknya mereka menteri yang 'offside' dan tidak menunjukkan ketaatannya kepada Presiden sebaiknya jangan ditunda lagi untuk perombakan kabinet," tutur Akhrom.
Dia menilai menteri yang tak membantu kerja Presiden memang harus diganti. Pihaknya mendukung penuh perombakan kabinet yang bisa membantu Presiden Jokowi secara maksimal.
"Kami Kornas Jokowi prinsipnya setuju apabila Pak Jokowi lakukan reshuffle lagi, terutama dengan menteri-menteri yang kurang maksimal dalam membantu kerja-kerja presiden," kata Akhrom.
Ketum Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) Utje Gustaaf juga berpandangan serupa. Dia menyebut reshuffle harus melakukan pergantian berbasis kinerja menteri.
"Saya nggak terlalu yakin akan ada reshuffle di Rabu Pon, 1 Februari 2023. Jikapun terjadi, saya berharap berbasis kinerja, loyalitas, dan integritas," tutur Utje.
Dia menyoroti menteri yang dianggap tak sejalan dengan Jokowi. Dia meminta, jika tak bisa lagi bekerja sama, ada baiknya mengundurkan diri.
"Jika anggota kabinet merasa tidak bisa lagi bekerja sama, sudah merasa tidak nyaman, dan sudah merasa berbeda sikap politik, memang sebaiknya mengundurkan diri," ujar Utje.
Untuk diketahui, beredar kabar reshuffle pada Rabu Pon, 1 Februari 2023, semakin kuat. Jokowi meminta semua pihak menunggu.
(sar/sar)
