Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti belanja pegawai di APBD Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2023 yang dianggap besar. Tito lantas meminta agar rekrutmen ASN dikaji lantaran bisa membebani negara.
Hal itu disampaikan Tito saat memberi arahan terkait penanganan pemulihan ekonomi dan inflasi di hadapan kepala daerah di Sulsel. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (27/1/2023).
"Belanjanya yang Rp 9,9 triliun 2023 ini sebagian besar biaya operasi hampir 60 persen, belanja operasional, baik itu pegawai, barang dan jasa," ucap Tito dalam pemaparannya.
Berdasarkan data yang dihimpun, APBD Pemprov Sulsel 2023 ditetapkan anggaran belanjanya mencapai Rp 9,9 triliun. Biaya itu terbagi menjadi belanja operasi sebesar Rp 5,9 triliun (59,90%), belanja modal Rp 1,7 triliun (17,39%) dan belanja transfer Rp 2,2 (22,45%).
Adapun belanja operasi yang dimaksud terbagi ke dalam lima item, antara lain belanja pegawai Rp 3,2 triliun (32,33%), barang dan jasa Rp 2,4 triliun (24,23%), subsidi Rp 20 miliar (0,20%), hibah Rp 310 miliar (3,11%) dan bantuan sosial Rp 2,45 miliar (0,02%).
"Nah ini artinya masih banyak belanjanya untuk pegawai, dan operasional pegawainya juga," tegas Tito.
Tito pun meminta Pemprov Sulsel mengevaluasi kembali kebijakan penganggarannya. Dia juga meminta mengkaji kembali rekrutmen ASN jika kondisi APBD yang dianggap bisa membebani negara.
"Mungkin perlu dikaji kembali, kalau rekrutmen-rekrutmen ASN dan lain lain tolong dipertimbangkan kembali," tutur Tito.
Menurutnya, generasi saat ini perlu diarahkan agar menjadi entrepreneur atau pengusaha. Menurutnya, memilih menjadi aparatur negara tidak harus selalu jadi pilihan utama.
"Ubah paradigma kita, mindset, anak-anak kita, upayakan mereka, okelah tidak apa-apa ikut anggota TNI, ASN, Kejaksaan, tapi sudah besar mereka diarahkan untuk menjadi enterpreneur," tuturnya.
Menurut Tito menjadi pengusaha justru tidak membebani keuangan negara berbeda ketika memilih jalur ASN. Dia menilai, rekrutmen ASN tiap tahun bisa membebani keuangan negara.
"(Wirausaha bisa) membuka lapangan kerja yang baru dan tidak memberatkan wilayah pegawai kalau kita mau merekrut terus menerus. Makin ter-rekrut terus, makin dalam belanja pegawainya," ucapnya.
Kalau makin besar belanja pegawainya, maka otomatis, proporsi belanja untuk modal, itu langsung untuk rakyat itu, dan operasional lainnya itu akan tersedot ke belanja pegawai," tambah Tito.
Mendagri dalam kesempatannya juga meminta kepada kepala daerah untuk kreatif dan terus berinovasi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di satu sisi, tetap mengontrol belanja daerah.
"Bagaimana caranya memikirkan, agar tidak didominasi oleh belanja pegawai pengeluaran gaji. Entah dengan mengurangi pegawai, atau dengan cara menyetop rekrutmen," ujar Tito.
"Tapi diganti dengan teknologi, digitalisasi sistem pemerintahan, sehingga mengurangi jumlah personel. Dan itu bisa mengurangi belanja pegawai. Ini mungkin paradigma penting teman-teman pelajari dan perlu pikirkan," tandasnya.
Simak Video "Mendagri Peringatkan 52 Kab/Kota Belum Berupaya Kendalikan Inflasi"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/asm)
