.webp)
KPU Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) buka suara soal tudingan seleksi panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dianggap tidak transparan. Komisioner KPU pun dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Sikap KPU dilapor di DKPP, itu resiko dan akan kita hadapi sesuai dengan bukti-bukti. Yang harus diperjelas rekam jejak menjadi penilaian terkhusus," ungkap Ketua KPU Bone Isharul Haq kepada wartawan Kamis, (22/12/2022).
Isharul menjelaskan, komisioner KPU Bone diadukan oleh salah satu peserta seleksi PPK, yakni Rozahli Putra Badaruddin. Dia membenarkan jika peserta itu tidak diloloskan dalam tahap seleksi karena pertimbangan integritas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada peserta yang tidak lulus kemudian protes dan melakukan laporan di DKPP. Dia itu mantan PPK Tanete Riattang Barat, dan ketika menjadi penyelenggara dia tidak berintegritas, karena hampir seluruh perolehan caleg diubah," katanya.
Isharul mengatakan, pada saat pemilu 2019 Rozahli Putra dituding mengubah perolehan suara untuk Calon Legislatif (Caleg). Bahkan perkara ini dikatakan diusut aparat kepolisian.
"Polisi saat itu sudah mengatakan ini kejahatan pemilu. Namun, dulu karena itu anggota saya, saya katakan ke polisi hanya salah ketik. Saya selaku Ketua KPU menganggap itu kelalaian dalam meng-input," sebut Isharul.
Isharul mengaku heran, Rozahli masih mau mendaftar PPK. Padahal rekam jejaknya sudah diketahui KPU dan dianggap tidak layak menjadi PPK.
"Menjadi penyelenggara pemilu bukan hanya pengalaman, tapi integritas dan loyalitas serta dedikasi sangat dibutuhkan sebagai persyaratan juga," imbuhnya.
Komisioner KPU Bone sebelumnya juga dinilai tidak konsisten melakukan wawancara. Menurutnya, selama proses wawancara ada peserta yang diwawancara dengan waktu singkat, dan adapula yang diseleksi oleh 2 komisioner.
Isharul pun menjawab tudingan tersebut. Menurutnya, pihaknya harus membagi tenaga untuk melakukan tes lantaran banyaknya jumlah peserta.
"Melihat banyaknya peserta yakni 411 orang sedangkan SDM KPU Bone hanya 5 orang. Ketika kelimanya melakukan wawancara tidak akan selesai di waktu hanya 3 hari. Kemudian untuk hasil nilai AT hanya mengantar peserta seleksi masuk ke tahapan wawancara," jelasnya.
Sementara Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bone Nazaruddin Zaelani menyampaikan, variabel perekrutan badan Ad Hoc 2022 mulai dari hasil verifikasi administrasi, tes CAT, dan wawancara. Hasil tes tertulis dan wawancara ada komponen terkait kepemiluan, kebangsaan dan pengetahuan umum.
"Terkait wawancara teknis penyelenggaraan pemilu, komitmen, profesional, integritas, dan loyalitas. Serta rekam jejak," ucapnya.
Tudingan Peserta Seleksi
Diberitakan sebelumnya, salah satu peserta seleksi PPK, Rozahli mengadukan Komisioner KPU Bone ke DKPP, Senin (19/12). Pasalnya dia menganggap tim seleksi tidak profesional dan transparan.
"Kemarin saya buat aduan di DKPP. Yang saya adukan komisioner karena tidak profesional, dan saat wawancara meninggalkan tempat," kata peserta seleksi PPK Rozahli Putra Badaruddin saat dihubungi, Selasa (20/12).
Rozahli menuding seleksi PPK untuk tahap wawancara yang digelar 11-13 Desember lalu tidak sesuai prosedur. Kriteria dan bobot penilaian peserta dianggap tidak jelas, hingga proses wawancara yang dianggap tidak konsisten.
Komisioner KPU Bone juga dinilai tidak konsisten melakukan wawancara. Menurutnya, selama proses wawancara ada peserta yang diwawancara dengan waktu singkat, dan adapula yang diseleksi oleh 2 komisioner.
"Ini kan yang tidak transparan dari KPU, kenapa saat wawancara ada 2 komisioner, dan ada 5 orang. KPU tidak terbuka dalam penentuan hasil yang ditetapkan. Terkesan ada intervensi kelompok-kelompok untuk meloloskan nama-nama tertentu," imbuhnya.
(sar/asm)
