.webp)
Sejumlah kepala sekolah (kepsek) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) kini diusut oleh Inspektorat. Hal ini buntut mereka mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Bali menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Kepala Inspektorat Parepare Muhammad Husni Syam mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi terkait kegiatan tersebut. Klarifikasi akan dilakukan ke dinas terkait dan masing-masing kepala sekolah.
"Iya, kami akan klarifikasi dengan kadisnya (Dikbud) dan kepala sekolah kegiatan yang dilaksanakan itu (bimtek)," kata Husni Syam saat dikonfirmasi detikSulsel, Sabtu (10/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Husni mengungkapkan, kegiatan yang diikuti para kepala sekolah itu tengah menjadi sorotan. Makanya Inspektorat mengambil tindakan untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pelanggaran dalam kegiatan tersebut.
"Kita akan lihat saja apa sebenarnya tujuan kegiatan pelaksanaanya. Yang jelas kan bahwa dana BOS itu sudah jelas komponen penggunaannya," paparnya.
Menurutnya, dana BOS memiliki petunjuk teknis (juknis) penggunaan anggaran. Sehingga, dana tersebut mesti dipergunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Kan ada yang dilarang, sudah ada juknis. Jadi kita akan cek itu apa kegiatannya (bimtek) dibolehkan atau dilarang (memakai dana BOS)," paparnya.
Husni juga menyampaikan akan melakukan pemanggilan kepada pihak Dikbud dan kepala sekolah SD dan SMP yang mengikuti bimtek di Bali pada 1-2 Desember lalu tersebut. Pemanggilannya paling lambat pekan depan.
"Minggu depan lah mungkin kita panggil," paparnya.
Dikbud Parepare Sebut Bimtek Tak Wajib
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Parepare turut buka suara terkait bimtek yang diikuti para kepala sekolah di Parepare tersebut. Bimtek itu disebut tidak wajib diikuti dan menyesuaikan kemampuan anggaran sekolah.
"Itu sifatnya bukan kewajiban, tetapi lihat skala prioritas," kata Kadis Dikbud Parepare Arifuddin Idris saat dikonfirmasi, Sabtu (10/12).
Menurutnya bimtek tersebut digelar dalam rangka peningkatan kapasitas kepala sekolah. Meski begitu, dia menegaskan setiap sekolah tetap mesti mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
"Misalnya ada sekolah tidak punya anggaran untuk itu (ikut bimtek), maka tidak perlu melaksanakan," tegasnya.
Die menyebut ada sekitar 60 kepala sekolah yang berangkat ke Bali untuk mengikuti bimtek. Dia lalu mengatakan kegiatan yang dilaksanakan Dikbud ini juga sudah sesuai aturan.
"Dilarang melakukan pembiayaan terkait bimtek yang diselenggarakan lembaga lain, tetapi jika dinas pendidikan laksanakan bekerja sama dengan yang mempunyai kapasitas seperti itu boleh," paparnya.
Selain itu, kata dia, para kepsek tersebut mengikuti bimtek terkait pengadaan barang dan jasa. Penyelenggaranya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Parepare.
"Itu bimtek pengadaan barang dan jasa. Tentu Kepsek untuk peningkatan kapasitasnya sebagai pengguna anggaran memang harus terus di-upgrade," jelasnya.
(asm/sar)
