.webp)
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyampaikan Kalteng menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia dengan transparansi pelayanan terbaik. Ia berharap capaian itu dapat menjadi motivasi dalam rangka memberikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2022 di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kamis (1/12). Selain Kalteng, provinsi lain yang meraih capaian serupa antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Kalimantan Selatan.
"Selain Kalteng, juga ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan, sehingga ini diharapkan menjadi motivasi kita untuk terus bergerak dalam rangka memberikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik termasuk tata kelola keuangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edy menjelaskan selama ini pihak Pemprov Kalteng dan seluruh jajaran kabupaten/kota telah konsisten dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga KPK memberikan apresiasi dan penilaian yang baik atas kinerja tersebut.
"Harapannya di masa yang akan datang, apa yang menjadi catatan dan perbaikan akan terus kita tingkatkan, sehingga kita berharap pencegahan korupsi dalam hal melaksanakan tugas-tugas kita sebagai penyelenggara negara bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Kalteng Saring menyatakan apresiasi pelayanan publik yang diberikan oleh KPK ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
"Harapannya kita bisa meningkatkan lagi pelayanan kita kepada masyarakat untuk percepatan pembangunan Kalimantan Tengah Makin BERKAH," tuturnya.
Di sisi lain, Ketua KPK RI Firli Bahuri menyatakan pihaknya siap menindak tegas terhadap pelaku korupsi untuk menimbulkan efek jera. Ia berharap agar para pemimpin daerah mampu menjalankan tata kelola yang baik dan benar.
Firli menambahkan perlu adanya pendidikan penanaman budaya anti korupsi dan perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
"Saya berharap kepada gubernur, bupati, dan wali kota supaya melaksanakan tugas untuk memastikan setiap tahapan manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengelolaan anggaran. Harus dipastikan tidak ada intrik-intrik atau praktik-praktik korupsi," ungkapnya.
Menurutnya, jika prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabel diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas, maka tidak akan ada orang yang korupsi dan bermasalah dengan hukum.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan terima kasih karena Jatim diberikan kesempatan menjadi tuan rumah Hari AntiKorupsi Sedunia tahun 2022. Ia menyampaikan pihaknya akan berkomitmen untuk menjadi bagian yang ikut menguatkan pemberantasan korupsi secara signifikan di semua lini.
"Mudah-mudahan semuanya bisa berseiring dengan berbagai upaya untuk membangun Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi," pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng Maskur, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI Ujang Purnama, serta perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
(fhs/ega)
