.webp)
Legislator DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Azhar Arsyad menyoroti sikap Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) yang enggan mengklarifikasi kabar pengusulan pergantian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel. Padahal menurut Azhar, masyarakat berhak tahu kebenarannya.
"Kalau saya kan, katakan saja apa adanya toh. Kalau saya kan, kalau ada masalah dibicarakan," ujar Azhar kepada wartawan di Gedung DPRD Sulsel, Senin (28/11/2022).
Menurutnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel memang menjadi leading sector sekaitan urusan kepegawaian di pemerintahan. Sikap Gubernur ASS yang kemudian menyerahkan isu pengusulan pergantian Sekda dianggap sudah sesuai prosedur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BKD itu di bawah Sekda tapi yang ngerti proses itu sesuai kompetensinya BKD. Pasti BKD lah yang memproses semua," tuturnya.
Namun Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini menilai, Gubernur ASS semestinya memberikan penjelasan yang tuntas. Pasalnya dia beranggapan sekda merupakan pejabat publik.
"Iya (meminta ASS agar terbuka), karena itu hak publik juga kan. Kan Gubernur, Sekprov (Sekda) itu kan pejabat publik," imbuhnya.
Azhar mengatakan seharusnya ASS tidak ragu untuk memberikan penjelasan kepada publik. Mengingat pergantian Sekda memang merupakan hak dan kewenangannya sebagai gubernur.
"Iya dijelaskan aja. Toh ini kewenangannya, memang haknya," kata Azhar.
Kendati demikian, Azhar tetap berharap agar di tahun terakhir masa jabatannya ASS dapat menjaga agar pemerintahan dapat berjalan dengan normal. Dia mengatakan masa jabatan ASS sebagai Gubernur harus diakhiri dengan cara-cara yang baik.
"Jadi sedapat mungkin pemerintahan ini lebih saling suport ya. Karena tanggung jawab ini harus diakhiri dengan cara-cara baik kan. Kan awalnya dimulai dengan cara-cara baik, ya diakhiri dengan cara-cara baik. Kalau ada masalah dibicarakan," lanjut Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel ini.
Azhar meminta persoalan ini tidak terus-terusan menggantung tanpa kejelasan. Pasalnya isu pengusulan pergantian Sekda Sulsel memicu polemik di tengah masyarakat.
"Meskipun saya mendorong supaya cari jalan terbaiklah bagaimana caranya. Karena ini pasti berdampak karena sudah berapa kali demo di sini. Dan pemerintahan pasti bisa tidak maksimal," tuturnya.
Situasi ini juga dianggap bisa mengganggu kinerja OPD di Pemprov Sulsel. Gubernur ASS pun diminta menjaga stabilitas pemerintahannya.
"Pak Gubernur tentu kita harapkan menjaga stabilitas pemerintahan yang baik. Kenapa? Karena jabatan Sekda ini adalah jabatan tertinggi birokrat di level provinsi. Dia itu pejabat eselon 1 B. Kedua, jangan sampai pergantian ini mengganggu kinerja OPD terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan," tuturnya.
Dia berharap Gubernur ASS tidak menutup-nutupi sekaitan isu pergantian pejabat ini. Apalagi evaluasi kinerja pejabat sudah menjadi kewenangan kepala daerah.
"Kecuali kalau memang misalnya ada kesalahan fatal (yang dilakukan Sekda). Ya dibuka aja, gak apa-apa sih kalau saya sebenarnya. Supaya bisa juga menjadi bahan pembelajaran yang lain," tukasnya.
Gubernur Sulsel ASS sebelumnya ogah mengklarifikasi isu usulan pergantian Abdul Hayat Gani sebagai Sekda. ASS menilai hal itu merupakan ranah Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Tanya BKD. Kalau saya tidak urus masalah begituan ya. Saya tidak ada pusing," tutur Andi Sudirman kepada wartawan saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Senin (28/11).
Andi Sudirman berdalih, dirinya hanya fokus bekerja. Evaluasi pejabat dikatakan juga tetap secara rutin dilakukan.
"Yang pusing saya itu bagaimana bisa menjalankan dengan baik kinerjanya. Tetap fokus saja kerja," paparnya.
(sar/ata)
