.webp)
Dinas Kesehatan (Dinkses) Sulawesi Selatan (Sulsel) menerjunkan tim untuk menilai kesiapan operasional terbatas Rumah Sakit (RS) Regional Bone. Operasional terbatas RS Regional Bone tersebut bakal bergantung dari hasil penilaian tim kesiapan tersebut.
"tim sedang ke sana, bersama Dr. Erwan Kabid Pelayanan Kesehatannya untuk melihat seperti apa finalnya untuk operasional terbatas," ujar Kadinkes Sulsel Rosmini Pandin kepada detikSulsel, Jumat (18/11/2022).
Rosmini mengatakan hingga kini pihaknya belum dapat memastikan jadi atau tidaknya rencana operasional terbatas RS Regional Bone pada akhir tahun ini sebagaimana perencanaan awalnya. Dia menyebut salah satu yang menjadi kendala adalah progres pembangunan fisik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan sebenarnya schedule awal sudah jelas, tapi ya mungkin banyak hambatan di perjalanan," katanya.
"Jadi kita rencanakan (operasional terbatas) tapi tidak boleh dipaksa juga karena kan harus safety dengan standar rumah sakit kita memang harus sesuai standar begitu," sambungnya.
Rosmini tak menampik masalah pembangunan yang molor. Namun dia menyebut hal itu terjadi karena faktor cuaca yang memasuki musim penghujan.
"Bumi Karsa mensupport dengan segala alat beratnya. Tapi kondisi alam memang yang hujan," tuturnya.
Sementara terkait dengan alat kesehatan (alkes) yang sudah dipesan, Rosmini mengaku tidak khawatir. Dia mengaku telah ada kesepakatan dengan penyedia untuk bertanggung jawab terhadap peralatan tersebut hingga fisik bangunan RS Regional Bone rampung dikerjakan.
"Nanti (Alkes) datang ketika waktunya di Desember. Terus misalnya belum jadi bangunan, kita bisa simpan di gudang dan ada justifikasinya di situ," tukasnya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bone sebelumnya menegaskan rencana operasional RS Regional Bone awal Desember belum bisa dilakukan. Dinas PTSP belum bisa menerbitkan izin operasional RS tersebut pada tahun ini.
"Belum ada (izin operasionalnya). Dari kami Dinas PTSP dengan Kesehatan tetap berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Sulsel untuk syarat terbit izinnya," kata Plt Kepala Dinas DPMPTSP Bone Andi Amran kepada detikSulsel Rabu (16/11).
Amran mengatakan persyaratan izin operasional minimal 50 persen bangunan fisik untuk RS-nya dan harus jadi dengan alat kesehatannya. Namun pihaknya tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dan kontraktornya PT Bumi Karsa.
"Izin persetujuan bangunan sudah ada, izin lingkungan sudah, amdal sudah. Tetapi masih ada syarat lain belum dipenuhi. Sedangkan bangunan baru sekitar 30 persen," sebutnya.
(hmw/nvl)
