.webp)
Polemik pilkades Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) membuat warga kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi protes. Warga hari ini kembali memblokade Jalan Trans Sulawesi sehingga aksi tersebut sudah dilakukan selama 3 hari berturut-turut.
Dalam video beredar, tampak sejumlah warga menutup jalan dengan membakar ban di atas jembatan. Terlihat juga beberapa anggota polisi yang sedang berada di lokasi.
Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas di lokasi lumpuh. Pasalnya warga tak memberi ruang ke pengendara untuk melintas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kasat Reskrim Polres Takalar Iptu Muh Agus Purwanto turut membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan, aksi protes yang dimaksud kembali dilakukan oleh pendukung bakal calon yang tidak lolos.
Menurut Iptu Agus, aksi blokade jalan tersebut berada di Jalan Poros Jeneponto-Takalar di Desa Lengkese, Kecamatan Marbo, Senin (14/11). Warga memblokade jalan sejak pukul 10.00 Wita, pagi tadi.
"Iya Desa Lengkese Kecamatan Marbo, pendukung calon kepala desa yang tidak lolos melakukan blokade jalan sebagai bentuk protes kepada Panitia P2KD," ujarnya kepada detikSulsel, Senin (14/11/2022).
Iptu Agus juga mengatakan sebagian massa melakukan aksi protes di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah Takalar (DPRD). Massa aksi tersebut berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Galesong, Galesong Utara dan Galesong Selatan.
"Hari ini warga yang calonnya tidak lolos melaksanakan orasi di Kantor DPRD (Kabupaten Takalar)," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Warga di Kabupaten Takalar sejak tiga hari lalu menutup jalan Trans Sulawesi. Aksi ini dilakukan warga pascadukungannya tidak lolos sebagai calon kepala desa untuk pilkades mendatang.
"Pascahasil pengumuman tes calon pilkades. Tes calon kepala desa. Dia tutup jalan, jalan lintas Provinsi," ujar Bhabinkamtibmas Biring Kassi Aipda Salam kepada detikSulsel, Sabtu (12/11).
Salah seorang bakal calon kepala desa dari Desa Kampung Beru, Kecamatan Galesong, Anwar Daeng Joa menjelaskan duduk perkara aksi tersebut karena terdapat prosedur yang tidak sesuai. Tiga bakal calon dari luar desa diloloskan padahal tidak memenuhi syarat.
"Padahal kita ketahui sendiri, bahwa minimal enam bulan domisili di desa tersebut. Tidak memenuhi syarat sama sekali, apalagi kita tidak kenal sama sekali ketiga orang tersebut yang mau bakal calon kepala desa ini," cetusnya.
(hmw/ata)
