Rektor Unhas Serahkan Polemik 7 Profesor Mundur ke Dekan: Pemilik Otoritas

Rektor Unhas Serahkan Polemik 7 Profesor Mundur ke Dekan: Pemilik Otoritas

Xenos Zulyunico Ginting - detikSulsel
Jumat, 04 Nov 2022 21:24 WIB
Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa.
Foto: Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa. (Xenos/detikSulsel)
Makassar -

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa meminta polemik tujuh guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) diselesaikan di tingkat fakultas. Dia menyerahkan persoalan tersebut kepada Dekan FEB sebagai pemilik otoritas untuk diselesaikan.

"Itu kita serahkan kepada dekan, dekan memiliki otoritas tim (guru besar) ini sebenarnya," ujar Jamaluddin saat konferensi pers di Gedung Rektorat Unhas, Jumat (4/11/2022).

Jamaluddin mengatakan bahwa pihaknya telah memediasi tujuh guru besar tersebut. Dia menuturkan dalam mediasi itu enam dari tujuh guru besar menghadiri pertemuan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Jamaluddin menjelaskan mediasi menghasilkan dua kesepakatan. Pertama, masing-masing pihak sepakat untuk saling memaafkan. Kemudian yang berikutnya para pihak juga sepakat untuk mencari solusi di tingkat senat.

"Jadi kami juga telah menyampaikan kepada dekan tolong dalam rapat senat berikutnya agar ini dibahas secara internal," katanya.

ADVERTISEMENT

Kendati demikian, Jamaluddin mengaku persoalan ini tetap akan menjadi perhatiannya. Sebagai rektor, dia menyebut akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini.

"Saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini dengan segala kemampuan dan juga otoritas pada rektor untuk menyelesaikan secara tuntas," tukasnya.

Diketahui, sebelumnya Polemik tujuh guru besar FEB Unhas menjadi perhatian universitas. Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa membentuk tim khusus terkait polemik tersebut.

"Untuk secara internal saja kami dalami. Semacam tim verifikasi," ungkap Jamaluddin Jompa kepada detikSulsel, Jumat (4/11).

Jamaludddin menyampaikan polemik guru besar FEB Unhas ini menjadi perhatian agar tidak muncul spekulasi publik. Tim verifikasi dibentuk agar bisa melihat permasalahan yang terjadi.

"Agar lebih jelas untuk perbaikan ke depan," ujarnya.




(asm/alk)

Hide Ads