Warga di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan menutup akses jalan saat menggelar aksi demo sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang lambat menangani banjir. Akibatnya, akses lalu lintas (lalin) lumpuh dan macet sepanjang 4 kilometer.
Pantauan detikSulsel di lokasi, Senin (24/10), pukul 11.10 Wita, massa demo menutup seluruh badan jalan trans Sulawesi, di perbatasan Kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Tampak sejumlah petugas kepolisian berjaga di tengah kemacetan pun tidak terhindarkan.
![]() |
Terlihat antrean panjang kendaraan motor maupun mobil berhenti di tengah jalan sepanjang 4 kilometer. Akses lalu lintas lumpuh total lantaran massa aksi juga menutup jalur alternatif yang ada di wilayah Kelurahan Pentojangan dan Kelurahan Sumarambu, Telluwanua tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tampak warga bergantian melakukan orasi. Mereka menyuarakan rasa keprihatinannya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo yang dinilai kurang maksimal dalam penanganan bencana banjir di wilayah Kecamatan Telluwanua.
"Tuntutan kawan-kawan saat ini yaitu meminta pertanggung jawaban DPRD dan Pemerintah Kota Palopo atas keresahan masyarakat Telluwanua selama 2 tahun ini dilanda banjir tapa sampai saat ini tidak ada perhatian sama sekali," ucap Awal selaku koordinator lapangan kepada wartawan, Senin (24/10).
Hingga saat ini DPRD dan Pemkot Palopo belum juga menemui massa aksi. Warga mengaku kecewa lantaran saat menggelar aksi demontrasi beberapa waktu lalu juga tidak mendapatkan respons dari DPRD Kota Palopo.
"DPRD Kota Palopo sampai hari ini hanya menutup mata dan tidak pernah menemui warganya sendiri dan saat kami melakukan aksi beberapa hari yang lalu itu tidak direspons," tuturnya.
Warga mengancam akan menutup akses jalan trans Sulawesi jika apa yang menjadi tuntutan masyarakat tidak juga dipenuhi oleh pihak terkait.
"Jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh DPRD dan Pemkot Palopo, kami akan menutup akses jembatan ini," ungkapnya.
Awal juga meminta Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman untuk turun tangan menangani permasalahan tersebut. Warga mendesak dilakukan normalisasi Sungai Battang sebagai upaya penanganan banjir.
"Jadi kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Sulawesi Selatan untuk bagaimana caranya, sungai kami yang ada di jembatan miring ini khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Battang itu kemudian dilakukan normalisasi sungai," pungkasnya.
(sar/asm)