Gubernur Kalteng Dorong Perkuat Sinergi Antar-Stakeholder Tangani Banjir

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran berharap adanya sinergitas dalam penanganan masalah banjir di wilayahnya. Menurutnya, penanganan masalah dalam jangka panjang ini mesti mulai dibenahi dari akar.

Ia menyebut sinergitas ini harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.

"Menyelesaikan masalah banjir tidak bisa dilakukan secara parsial sendiri-sendiri, tapi harus mengawinkan satu pemahaman yang sama bagi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota untuk berangkat dari nawaitu yang sama, yaitu melahirkan satu kebijakan yang berpihak kepada rakyat, salah satunya kebijakan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan," ujar Sugianto dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022).

Selain itu, ia juga mengimbau perusahaan perkebunan, HPH, HTI dan pertambangan agar peka dan peduli terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Serta berkontribusi positif terhadap pembangunan di provinsi yang berjuluk Bumi Tambun Bungai Tanah Penuh Keberkahan.

"Membangun Kalimantan Tengah bukan semata-mata urusan pemerintah saja, tapi semua elemen masyarakat dan seluruh stakeholders yang ada. Termasuk di dalamnya sektor pengusaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan," ungkap Sugianto.

"Terlebih sektor-sektor tersebut beririsan langsung dengan lingkungan hidup yang harus dikelola dengan ramah agar tidak berkontribusi terhadap bencana, seperti banjir di antaranya. Maka kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat terlebih yang terdampak bencana, merupakan bagian terpenting dalam komitmen moral," imbuhnya.

Sugianto mengaku prihatin dengan kondisi banjir yang dalam beberapa bulan terakhir membuat Kalteng terkepung banjir. Mengingat hal ini terjadi saat permasalahan lain belum usai.

"Banjir melanda di saat pandemi COVID-19 belum berakhir, inflasi menghantam sendi kehidupan dibarengi kenaikan harga BBM, semuanya harus kita hadapi dan ditangani simultan secara bersamaan," tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Kalteng dua periode itu menyebut banjir mengakibatkan masyarakat petani tidak bisa bercocok tanam dan gagal panen karena lahannya terendam air. Sehingga hal tersebut melahirkan permasalahan sosial dan ekonomi, masyarakat kehilangan mata pencahariannya.

"Umumnya masyarakat yang ada di pedesaan dan masyarakat sekitar hutan adalah bertani, tapi dengan adanya banjir yang bisa terjadi hingga tiga kali dalam setahun, apa yang mereka harapkan dari sektor pertanian, hal ini akan menciptakan tren kemiskinan di tingkat pedesaan," bebernya.

Menurut Sugianto, upaya-upaya jangka pendek dan sesaat yang berjalan saat ini tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Namun ia menilai upaya-upaya ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah penderitaan rakyat.

Untuk itu, Sugianto menyampaikan instruksi harian kepada seluruh bupati dan wali kota, khususnya bagi yang daerahnya terdampak banjir, untuk tidak meninggalkan tempat atau ke luar kota. Ia pun meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah dan tindakan untuk membantu masyarakat, di antaranya menggunakan beras 100 ton yang ada di kabupaten dan kota dari Kementerian Sosial.

"Jangan menunggu warga kelaparan baru salurkan bantuan, stok menipis ajukan permohonan ke provinsi, dan gunakan dana BTT dalam penanganan bencana. Tidak kalah pentingnya sinergitas Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten dan kota dalam penanganan masalah kesehatan saat banjir, hingga pasca banjir," terangnya.

Ia menambahkan pihak provinsi telah mengambil langkah-langkah penanganan yang melibatkan kerja sama dengan TNI dan POLRI serta Kejaksaan Tinggi. Khususnya dalam pendistribusian bantuan ke daerah-daerah agar tepat sasaran dan tepat manfaat serta hal terpenting adalah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemprov Kalteng telah membeli beras dari Bulog sebanyak 2.000 ton untuk penanganan bencana di Kalteng khususnya dampak banjir, selain beras tentu nanti akan dilengkapi bahan pokok lainnya. Bantuan ini harus sampai kepada masyarakat di titik tersulit pun, bila perlu kita menggunakan helikopter Waterboom yang ada di Bandara Tjilik Riwut," pungkasnya.

Banjir di Kalimantan Tengah

Diketahui, delapan Kabupaten dan satu kota dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah terdampak banjir dalam beberapa bulan terakhir. Kabupaten dan kota terdampak tersebut adalah Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah per tanggal 17 Oktober 2022, delapan kabupaten dan 1 kota yang terdampak banjir terdiri dari 35 kecamatan, 184 desa/kelurahan, 16.424 KK dan 47.136 jiwa. Sedangkan yang mengungsi sebanyak 61 KK atau sebanyak 235 jiwa. Angka ini akan terus bertambah bila melihat perkembangan sepekan terakhir.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sejak tanggal 17 Oktober 2022 hingga 21 hari ke depan. Sementara itu, sebanyak enam kabupaten juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dam Katingan. Sedangkan Kabupaten Seruyan dalam proses penetapan perpanjangan status tanggap darurat.