.webp)
Ketua KPK Firli Bahuri dikabarkan akan mendampingi tim dokter KPK dan pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang akan mengecek langsung kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua. Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening mengaku pihaknya kini menunggu keputusan keluarga dan masyarakat adat untuk menerima kunjungan Firli tersebut.
"Tadi malam saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur via telepon. Beliau (Lukas Enembe) sampaikan nanti kami semua rapat bersama keluarga dan masyarakat adat, untuk menanggapi keinginan KPK bersama tim dokternya menyambangi kediaman Gubernur," ungkap Roy Rening kepada detikcom, Selasa (18/10/2022).
Roy Rening mengaku kliennya tidak bisa mengambil keputusan sendiri terkait rencana kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri bersama tim dokter utusan KPK untuk mengecek kondisi kesehatan Gubenur. Apalagi kediaman Lukas Enembe saat ini masih dijaga ketat simpatisannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di satu sisi, di kediaman Gubernur di Koya, Muara Tami, Kota Jayapura saat ini dijaga oleh ratusan masyarakat adat. Jadi keputusan harus diambil bersama. Beliau sampaikan setelah kami bersama tim dokter pulang dari KPK, akan melakukan pertemuan dan membahasnya," ungkapnya.
Roy mengatakan rencana kunjungan Ketua KPK akan ditindaklanjuti setelah pertemuan tim dokter maupun tim kuasa hukum Lukas Enembe melakukan pertemuan. Hasil pertemuan internal itu kemudian akan dilaporkan ke KPK.
"Kuasa hukum bersama tim dokter Gubernur sudah menjadwalkan minggu depan ke kediaman. Kalau sudah ada keputusan akan kami laporkan ke KPK. Kalau Gubernur bersedia tentu jadwal mereka datang ke Jayapura akan kami agendakan," jelasnya.
Sementara anggota Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona merespons baik rencana KPK mengutus dokter independen KPK. Menurutnya, proses kesehatan kliennya harus diutamakan ketimbang proses hukum yang dijalaninya.
"Jadi kalau mereka memeriksa kesehatan Gubenur itu fair namanya. Artinya mereka bisa menganalisa hasil tes medis yang diserahkan tim dokter Gubernur dengan tim dokter independen yang diutus KPK. Artinya KPK bisa menyimpulkan kondisi kesehatan Gubernur secara detail. Jadi ini harus kita sikapi dengan baik," kata Petrus yang dikonfirmasi terpisah.
Petrus lantas menyinggung perlunya mempertimbangkan kondisi kesehatan kliennya di tengah proses hukum yang dijalaninya. Dia berdalih alasan kemanusiaan harus diutamakan.
"Memang harusnya kesehatan Gubernur yang diutamakan. Bukan proses hukum. Kita harus lihat dari sisi kemanusiaannya," tuturnya.
Untuk diketahui, tim dokter Gubernur Papua Lukas Enembe mendatangi KPK pada Senin (17/10). Tim dokter melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe yang telah dilakukan oleh dokter dari Singapura.
"Kedatangan kami ke KPK hanya menyerahkan hasil pemeriksaan tim dokter Gubernur. Tak ada pembahasan atau tanggapan spesifik dari KPK," tegas Ketua Tim Dokter Lukas Enembe, dr Anton Mote.
Anton juga enggan berkomentar mengenai rencana kedatangan tim dokter utusan KPK dan dokter independen IDI pusat didampingi Ketua KPK ke kediaman Gubernur.
"Biar kuasa hukum saja yang menanggapinya. Saya hanya berbicara tentang kondisi kesehatan Gubenur. Itupun sudah kami serahkan kepada KPK," tutupnya.
(sar/hmw)
