.webp)
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang juga Ketua Suku Besar Wikaya, Herman Yoku turut melakukan penolakan terkait penyematan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala suku besar. Herman juga mempertanyakan legalitas Dewan Adat Papua (DAP) yang menyematkan status tersebut.
Herman mengaku dirinya kaget ketika mendengar kabar ada DAP yang menyematkan status kepala suku besar terhadap Lukas Enembe. Pasalnya, hal tersebut dilakukan di wilayah adat orang lain.
"Dewan adat ini adalah organisasi yang saya bentuk, saya pernah menjadi ketua dewan adat, jadi, DAP itu rumah saya. Saya baru kaget bahwa ada dewan adat pergi lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain. Bagi saya tidak masuk akal. Saya mau tanya, Dominikus Sorabut, kau sebagai apa? Kepala suku kan bukan," kata Herman dalam keterangan yang diterima, Jumat (13/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Ketua Dewan Adat Keerom itu lantas mengungkapkan jika Dominikus Sorabut adalah Ketua DAP versi KLB Papua merdeka. DAP itu diinisiasi kelompok Forkorus Yaboisembut pada tahun 2011.
Sementara, dia hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua.
"Saya yang menurunkan Forkorus lantaran tidak sejalan dengan misi dewan adat. Karena tugas dewan adat adalah melindungi seluruh masyarakat adat, melestarikan budaya, dan mengangkat kembali nilai-nilai para budayawan dan para seniman," ujar Herman.
Dia kemudian menilai pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar oleh Dominikus Sorabut mesti segera diluruskan. Sebab, kata dia, setiap wilayah memiliki kepala suku masing-masing.
"Bagi saya Bapak Lukas adalah kepala suku di kampungnya. Kepala suku di Puncak Jaya atau di Tolikara, atau di Nduga. Tetapi setahu saya, kepala suku Jaya Wijaya hanya satu, yaitu Silo Karno Doga, anak dari Obahorok. Hari ini yang menjadi kepala suku besar di Jaya Wijaya adalah anaknya Silo Doga, atau cucunya Obahorok," ucapnya.
Lebih lanjut Herman menjelaskan pengukuhan seorang kepala suku selalu dilakukan di wilayah adatnya sendiri, bukan di wilayah adat orang lain. Orang yang melakukan ritual pengukuhan juga bukan orang lain, tetapi harus memiliki garis keturunan secara langsung dengan orang yang dilantik tersebut.
"Supaya disaksikan cacing di dalam tanah, kalajengking di atas tanah, manusia yang di atas tanah, kemudian alam menyaksikan, dan yang lebih berkuasa adalah Tuhan yang menyaksikan. Seperti saya, saya dikukuhkan oleh saya punya moyang. Tidak boleh oleh orang lain, karena harus dari keturunannya," tutur Herman.
Selain itu, terkait dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas Enembe, Herman meminta agar KPK bertindak lebih serius. Dia meminta pemerintah tidak kalah dengan seorang koruptor.
"Negara tidak boleh kalah dari koruptor. Kalau negara kalah, koruptor akan menggilas kita semua," pungkasnya.
7 wilayah diklaim mewakili di halaman selanjutnya.
7 Wilayah Diklaim Mewakili
Gubernur Papua Lukas Enembe dikukuhkan menjadi kepala suku besar di Papua. Kuasa hukum Lukas Enembe, Alloysius Renwarin mengklaim keputusan itu sudah disepakati tujuh wilayah adat di Papua.
"Ini tujuh wilayah adat Papua kemarin hadir mengukuhkan gubernur sebagai kepala suku besar Papua," ujar Alloysius kepada wartawan di Jayapura, Papua, Rabu (12/10).
Terkait penolakan dari sejumlah pihak, Alloysius justru menegaskan keputusan itu tidak diambil sepihak. Dia menyebut tujuh wilayah adat itu sudah mewakili.
"Itu ketujuh wilayah adat berarti mewakili hadir mengukuhkan kepala suku," tegasnya.
