Tokoh Masyarakat Desak Otorita IKN Prioritaskan Rekrut SDM Kaltim

Kalimantan Timur

Tokoh Masyarakat Desak Otorita IKN Prioritaskan Rekrut SDM Kaltim

Muhammad Budi Kurniawan - detikSulsel
Jumat, 14 Okt 2022 22:20 WIB
Tokoh masyarakat Kaltim berkumpul membahas penetapan deputi yang memproritaskan masyarakat Kaltim
Foto: Muhammad Budi Kurniawan/detikcom
Samarinda -

Tokoh masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak badan otorita Ibu Kota Negara (IKN) memprioritaskan masyarakat lokal dalam struktur jabatan penting sesuai arahan Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022.

Diketahui saat ini Badan otorita IKN telah menunjuk 3 deputi, satu di antaranya berasal dari Kaltim. Meski demikian tokoh masyarakat berharap mereka yang ditunjuk memiliki kemampuan dan mampu mengakomodir masyarakat di Kaltim.

"Alasan kita jelas dengan penempatan putra-putri asli (Kaltim), diharapkan mampu menjadi jembatan ke pada pemerintah pusat, agar kedepannya tidak timbul masalah antar warga sekitar IKN saat pembangunan," kata Michael Adams, tokoh masyarakat Kaltim kepada detikcom, Jumat (14/10/2022).


Adams menuturkan semenjak Kaltim ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru pemerintah pusat belum melibatkan masyarakat Kaltim dalam penunjukan pejabat struktural badan otorita IKN.

"Saya cuman menambahkan bahwa kita masyakarat Kaltim, tidak banyak menuntut ke pusat, kita meminta janji-janji yang dijanjikan ke masyarakat (Kaltim), tentunya terkait deputi, yang katanya harus ada dari Kaltim," terangnya.

Sementara itu, Erly Sopiansyah Ketua Komando Pemuda Asli Adat Kalimantan (KOPADAS'K)/Perwakilan Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) mengatakan dalam penetapan deputi di badan otorita dapat melibatkan masyarakat yang paham dengan kondisi Kaltim.

"Harusnya masyarakat Kaltim dilibatkan dalam penetapan deputi ini. Kita sepakat perwakilan itu harus jelas misalnya domisili beberapa tahun di Kaltim, dan orang itu apa paham daerah Kaltim. Jadi bukan orang Kaltim yang dibesarkan di luar, dan dia mengaku mewakili Kaltim kita tidak mau seperti itu," ujarnya.

Dalam waktu dekat, tokoh masyarakat Kaltim akan menemui Gubernur Kaltim untuk berkoordinasi terkait kejelasan penetapan Deputi Badan Otorita IKN.

"Kami tidak tau apakah usulan penunjukan melalui Gubernur, atau dari masyarakat seperti kita bisa juga, yang jelas kami sudah mengantongi nama, dan akan koordinasi ke Pak Gubernur," tuturnya.

Terpisah, Koordinator Tim dan Informasi Tim Transisi IKN, Sidik Pramono mengatakan penetapan deputi badan otorita IKN sudah diatur dalam Perpres. Dalam peraturan tersebut diisi dua orang dari masyarakat lokal.

"Kemarin dari 5 jabatan pimpinan tinggi madya yang dilantik, itu kan ada satu yang putri asli Kalimantan Timur. Ibu Mirna Safitri itu kan. Beliau tokoh yang punya background, tapi itu memang perintah dari perpres," terang Sidik.

Dalam persyaratan jabatan deputi sendiri, kata dia, penetapan tersebut telah dipilih sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

"Tentu yang pasti semua syarat teknis, pengetahuan, kompetensi, kapabilitas, integritas itu juga memenuhi persyaratan dan cocok dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. yang pasti otorita membutuhkan putra-putri terbaik untuk bisa bergabung, berkontribusi untuk Ibu Kota Nusantara," paparnya.



Simak Video "Pembangunan IKN Terus Dikebut, Begini Progresnya!"
[Gambas:Video 20detik]
(hsr/ata)