.webp)
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang juga Ketua Suku Besar Wikaya, Herman Yoku mempertanyakan legalitas Gubernur Papua Lukas Enembe yang dikukuhkan menjadi kepala suku besar. Dia menyebut Dewan Adat Papua (DAP) yang mengukuhkan Lukas Enembe adalah versi Papua merdeka.
"Dewan adat ini adalah organisasi yang saya bentuk, saya pernah menjadi ketua dewan adat, jadi, DAP itu rumah saya. Saya baru kaget bahwa ada dewan adat pergi lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain. Bagi saya tidak masuk akal. Saya mau tanya, Dominikus Sorabut, kau sebagai apa? Kepala suku kan bukan," kata Herman dalam keterangan yang diterima, Jumat (13/10/2022).
Menurut mantan Ketua Dewan Adat Keerom ini, Dominikus Sorabut adalah Ketua DAP versi KLB Papua merdeka yang diinisiasi kelompok Forkorus Yaboisembut pada tahun 2011. Sementara, dia hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana pada tahun 2021 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya yang menurunkan forkorus lantaran tidak sejalan dengan misi dewan adat. Karena tugas dewan adat adalah melindungi seluruh masyarakat adat, melestarikan budaya, dan mengangkat kembali nilai-nilai para budayawan dan para seniman," ujar Herman.
Herman menilai pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar oleh Dominikus Sorabut perlu diluruskan. Sebab, setiap wilayah memiliki kepala suku masing-masing.
"Bagi saya Bapak Lukas adalah kepala suku di kampungnya. Kepala suku di Puncak Jaya atau di Tolikara, atau di Nduga. Tetapi setahu saya, kepala suku Jaya Wijaya hanya satu, yaitu Silo Karno Doga, anak dari Obahorok. Hari ini yang menjadi kepala suku besar di Jaya Wijaya adalah anaknya Silo Doga, atau cucunya Obahorok," ucapnya.
Selain itu Herman menuturkan pengukuhan seorang kepala suku selalu dilakukan di wilayah adatnya sendiri, bukan di wilayah adat orang lain. Orang yang melakukan ritual pengukuhan juga bukan orang lain, tetapi harus memiliki garis keturunan secara langsung dengan orang yang dilantik tersebut.
"Supaya disaksikan cacing di dalam tanah, kalajengking di atas tanah, manusia yang di atas tanah, kemudian alam menyaksikan, dan yang lebih berkuasa adalah Tuhan yang menyaksikan. Seperti saya, saya dikukuhkan oleh saya punya moyang. Tidak boleh oleh orang lain, karena harus dari keturunannya," tutur Herman.
Terkait dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas Enembe, Herman meminta agar KPK bertindak lebih serius. Dia meminta pemerintah tidak kalah dengan seorang koruptor.
"Negara tidak boleh kalah dari koruptor. Kalau negara kalah, koruptor akan menggilas kita semua," tukasnya.
(asm/sar)
