Papua

Pro dan Kontra Pengukuhan Lukas Enembe Jadi Kepala Suku Besar Papua

Tim detikcom - detikSulsel
Selasa, 11 Okt 2022 08:00 WIB
Foto: Gubernur Papua Lukas Enembe
Jayapura -

Pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi kepala suku besar di Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP) menuai pro dan kontra. Beragam tanggapan mencuat usai pengukuhan tersebut dilakukan.

Salah satunya Ondoafi Kampung Abar Sentani Jayapura, Cornelis Doyapo. Menurutnya, pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua tidak tepat. Lantaran semua suku di Papua mempunyai masing-masing kepala suku besarnya.

"Lukas Enembe hanya dikenal sebagai gubernur bukan kepala suku besar Papua," kata Cornelis Doyapo dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).


Cornelis menegaskan masyarakat Papua tak mau diseret-seret dalam kasus Lukas Enembe termasuk urusan-urusan politiknya. Menurutnya, rakyat Papua hanya ingin kedamaian. Sehingga pihaknya meminta Lukas Enembe jangan menjadikan rakyatnya sebagai tameng.

"Lukas Enembe sebagai pemimpin seharusnya ada di depan dan berani berkorban untuk masyarakat, bukannya bersembunyi di belakang rakyatnya," tutur Cornelis.

Sementara itu, tokoh masyarakat Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Nikolas Demetouw menuturkan khawatir dengan informasi pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bagi seluruh orang Papua. Menurutnya, ini akan menimbulkan keresahan dan penolakan dari komunitas suku-suku di seluruh Papua.

"Bagi kami orang Jayapura, kami tidak setuju, karena kita di Jayapura juga punya kepala suku besar. Jadi kalau Bapak Lukas ini kami tahu sebagai Gubernur Papua untuk semua masyarakat lewat pemerintah. Tapi lewat adat, kami orang Jayapura tidak tahu Bapak Lukas sebagai Ondoafi terbesar untuk orang Papua," jelas Nikolas.

Lebih lanjut dijelaskan Nikolas jika dalam keseharian masyarakat Papua berlaku tiga jenis aturan. Yakni aturan negara atau pemerintah, aturan adat, dan aturan gereja. Kemudian kasus yang menyeret Lukas Enembe masuk dalam aturan negara sehingga mesti diadili dengan hukum negara yang diwakili oleh KPK.

"Jadi Bapak Gubernur jangan libatkan adat, undang masyarakat, undang keluarga untuk ambil tindakan untuk menjaga bapak. Cara-cara yang bapak pakai itu hukum adat," tegasnya.

Senada, pemimpin suku atau Ondofolo Sentani, Jayapura, Boas Assa Enoch ikut mengkritisi pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi kepala suku besar di Papua. Menurutnya hal ini tidak boleh terjadi di Papua.

"Dari pantai sampai ke gunung itu pada malu besar. Termasuk saya yang bicara ini. Bikin Tanah Papua ini malu. Tidak boleh terjadi hal-hal begitu di Tanah Papua," kata Boas Assa kepada detikcom, Senin (10/10) malam.

Menurutnya, pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua itu patut dipertanyakan. Selain karena dia merupakan pejabat publik, silsilah keluarganya sebagai kepala suku juga tidak jelas.

"Terus ada lagi yang menempel di persoalan itu, diakui sebagai kepala suku besar Papua. Nah menurut saya itu dia salah. Dia tidak boleh diakui sebagai kepala suku besar. Ketika (jadi) aparatur negara, tidak bisa turun ke adat lagi," ungkapnya.

"Terus kalau memang dia kepala suku bagaimana dengan silsilahnya. Silsilah kekeluargaannya bagaimana. Tidak boleh sembarang. Dia keturunannya siapa, silsilahnya bagaimana, itu tidak jelas," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya..




(tau/sar)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork