Pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi kepala suku besar di Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP) menuai pro dan kontra. Beragam tanggapan mencuat usai pengukuhan tersebut dilakukan.
Salah satunya Ondoafi Kampung Abar Sentani Jayapura, Cornelis Doyapo. Menurutnya, pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua tidak tepat. Lantaran semua suku di Papua mempunyai masing-masing kepala suku besarnya.
"Lukas Enembe hanya dikenal sebagai gubernur bukan kepala suku besar Papua," kata Cornelis Doyapo dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cornelis menegaskan masyarakat Papua tak mau diseret-seret dalam kasus Lukas Enembe termasuk urusan-urusan politiknya. Menurutnya, rakyat Papua hanya ingin kedamaian. Sehingga pihaknya meminta Lukas Enembe jangan menjadikan rakyatnya sebagai tameng.
"Lukas Enembe sebagai pemimpin seharusnya ada di depan dan berani berkorban untuk masyarakat, bukannya bersembunyi di belakang rakyatnya," tutur Cornelis.
Sementara itu, tokoh masyarakat Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Nikolas Demetouw menuturkan khawatir dengan informasi pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bagi seluruh orang Papua. Menurutnya, ini akan menimbulkan keresahan dan penolakan dari komunitas suku-suku di seluruh Papua.
"Bagi kami orang Jayapura, kami tidak setuju, karena kita di Jayapura juga punya kepala suku besar. Jadi kalau Bapak Lukas ini kami tahu sebagai Gubernur Papua untuk semua masyarakat lewat pemerintah. Tapi lewat adat, kami orang Jayapura tidak tahu Bapak Lukas sebagai Ondoafi terbesar untuk orang Papua," jelas Nikolas.
Lebih lanjut dijelaskan Nikolas jika dalam keseharian masyarakat Papua berlaku tiga jenis aturan. Yakni aturan negara atau pemerintah, aturan adat, dan aturan gereja. Kemudian kasus yang menyeret Lukas Enembe masuk dalam aturan negara sehingga mesti diadili dengan hukum negara yang diwakili oleh KPK.
"Jadi Bapak Gubernur jangan libatkan adat, undang masyarakat, undang keluarga untuk ambil tindakan untuk menjaga bapak. Cara-cara yang bapak pakai itu hukum adat," tegasnya.
Senada, pemimpin suku atau Ondofolo Sentani, Jayapura, Boas Assa Enoch ikut mengkritisi pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi kepala suku besar di Papua. Menurutnya hal ini tidak boleh terjadi di Papua.
"Dari pantai sampai ke gunung itu pada malu besar. Termasuk saya yang bicara ini. Bikin Tanah Papua ini malu. Tidak boleh terjadi hal-hal begitu di Tanah Papua," kata Boas Assa kepada detikcom, Senin (10/10) malam.
Menurutnya, pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua itu patut dipertanyakan. Selain karena dia merupakan pejabat publik, silsilah keluarganya sebagai kepala suku juga tidak jelas.
"Terus ada lagi yang menempel di persoalan itu, diakui sebagai kepala suku besar Papua. Nah menurut saya itu dia salah. Dia tidak boleh diakui sebagai kepala suku besar. Ketika (jadi) aparatur negara, tidak bisa turun ke adat lagi," ungkapnya.
"Terus kalau memang dia kepala suku bagaimana dengan silsilahnya. Silsilah kekeluargaannya bagaimana. Tidak boleh sembarang. Dia keturunannya siapa, silsilahnya bagaimana, itu tidak jelas," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya..
Boas Assa menduga Lukas Enembe hanya memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan perlindungan. Menurutnya, dengan begitu dia bisa aman dari proses hukum yang berjalan.
"Kalau menurut saya itu hanya bersembunyi di balik payung adat itu. Itu penilaian saya. Dia bukan kepala suku tapi mengakui sebagai kepala suku. Jadi pemerintah Indonesia ini menghargai dan menghormati adat istiadat seluruh Indonesia. Mungkin karena dia ada dengar isu itu akhirnya berbalik ke situ. Oh harus ke sini supaya saya dilindungi," pungkasnya.
Lukas Enembe Dikukuhkan Jadi Kepala Suku Besar Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe diketahui dikukuhkan menjadi kepala suku besar di Papua. Pengukuhan tersebut dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP).
"Ini adalah proses organisatoris. Kami sudah melakukan pleno resmi yang ke-11 di Jayapura. Tujuh wilayah semua hadir," kata Ketua Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut dalam keterangan yang diterima, Senin (10/10).
Prosesi pengukuhan tersebut dilakukan di kediaman pribadi Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua pada Minggu (9/10). Sepak terjang Lukas Enembe selama ini menjadi acuan penilaian Dewan Adat Papua.
"Kami tidak disogok oleh siapa-siapa, tetapi terpanggil nurani untuk ibu pertiwi, sehingga kami datang dan memutuskan bahwa layak seorang Lukas Enembe dijadikan sebagai pemimpin besar tanah dan bangsa Papua atau kepala suku besar tanah dan bangsa Papua," bebernya.
Pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku adat besar di Papua menurut Dominikus tidak melihat dari statusnya sebagai gubernur. Lukas Enembe dinilai layak dikukuhkan menjadi Kepala Suku Besar Papua karena pengabdiannya selama ini yang telah menduduki sejumlah posisi strategis.
"Pengabdian itu tidak bisa diragukan. Dia betul-betul membuktikan bagaimana dia mencerdaskan anak bangsa, meningkatkan pembangunan kepada masyarakat adat. Kemudian membuka isolasi. Daerah-daerah yang terjauh pun dia mendekatkan pembangunan. Itu luar biasa," jelasnya.