.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengundur pelaksanaan pemilu raya ketua RT/RW agar pelaksanaannya berbarengan dengan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Kebijakan ini pun memicu kontroversi di tengah masyarakat.
"Jadi pak wali kota tidak usah mengambil kebijakan yang berbau pro dan kontra. Jangan memaksakan kehendak karena itu yang memicu tidak kondusifnya masyarakat karena kontroversial," ucap Sekretaris Aliansi Eks Ketua RT/RW Makassar Khairilyen kepada detikSulsel, Sabtu (8/10/2022).
Mantan Ketua RT di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar ini menilai Wali Kota Makassar terkesan memonopoli pemilu ketua RT/RW. Masyarakat dianggap tidak dilibatkan dalam setiap kebijakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemilu RT RW itu milik masyarakat. Masyarakat yang seharusnya mengatur sekaitan dengan tanggal waktu. Pemerintah hanya fasilitator, tidak bisa dia memonopoli hal-hal yang seperti ini," katanya.
Menurutnya, Pemkot Makassar tidak punya hak untuk menentukan pelaksanaan pemilu raya ketua RT/RW. Pihaknya mengingatkan, jika waktu pemilihan RT/RW merupakan kewenangan warga, sementara pemerintah sekadar fasilitator.
"Saya tidak perlu menjelaskan undang-undang yang sekaitan dengan hal itu. Tapi sesungguhnya Pemkot lebih tahu persis, cuma mereka menganggapnya masyarakat tidak paham hukum," ujar Khairil.
Aliansi Eks Ketua RT/RW Kota Makassar menilai kebijakan penundaan pemilu RT/RW tahun ini sarat muatan politis. Wali Kota Makassar terlalu memaksakan kehendak tanpa mau mendengar aspirasi masyarakat.
"Keputusan menunda pemilu raya inikan memicu kecurigaan orang lain. Kontroversi sekali, terlalu banyak muatan politis. Bahkan lebih dominan politisnya dalam pengambilan kebijakannya," urai dia.
Khairil juga menuding Pemkot Makassar tidak konsisten dengan kebijakannya. Sistem e-voting pemilu RT/RW yang sebelumnya optimis diberlakukan justru belakangan jadi alasan penundaan karena menuai penolakan.
"Sebelumnya digadang-gadang untuk dilakukan di bulan November melalui mekanisme e-voting. Kalau itu kemudian ditunda berarti itu secara tidak langsung memicu opini masyarakat, khususnya eks RT/RW untuk berpandangan bahwa sistem e-voting itu memiliki penyimpangan," ujarnya.
Pihaknya pun memang sejak awal menganggap sistem e-voting rawan kecurangan. Menurutnya sistem itu sejak awal direncanakan untuk kepentingan politik tertentu.
"Dari pandangan politisnya, jangan-jangan ini adalah cara untuk memenangkan orang-orang yang kemudian ingin mengusung dia di beberapa kontestasi politik atau kepentingan pribadi dan kelompoknya," tutur Khairil.
Kebijakan yang Dituding Tidak Berdasar
Sementara anggota Fraksi PKS Makassar Yeni Rahman menilai pertimbangan Wali Kota Makassar menunda pemilu RT/RW patut dipertanyakan. Alasan menjaga kondusivitas masyarakat di tengah penolakan e-voting tidak berdasar.
"Tidak mendasar sekali. Kalau pun misalnya karena alasan e-voting pemilihan tidak bisa, kan bisa melakukan pemilihan secara manual," tegas Yeni Rahman saat dihubungi, Sabtu (8/10).
Dirinya turut mempertanyakan dasar jika kemudian Wali Kota Makassar berencana menggelar pemilu RT/RW serentak dengan momen pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
"Bagaimana caranya mau fokus? Dimana logikanya. Susah itu. Tidak mendasar sekali," imbuhnya.
Atas hal itu, anggota Komisi D DPRD Makassar menganggap Danny terlalu ikut campur dalam pemilu RT/RW. Kebijakannya pun dinilai rawan menimbulkan riak-riak di masyarakat.
"Terlalu jauh Wali Kota (Danny Pomanto) mencampuri RT/RW. Padahal sederhananya lagi ini persoalan," ujar Yeni.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Beri Dukungan Asal Tidak Picu Kegaduhan
Legislator DPRD Makassar Fraksi PPP, Rahmat Taqwa Quraisy mengaku mendukung kebijakan Pemkot Makassar. Asalkan, keputusan tersebut tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Intinya kami mendukung asal masyarakat tidak gaduh dan kondisi kondusif," papar Rahmat Taqwa Quraisy saat dihubungi detikSulsel, Jumat (7/10).
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar Abdul Wahab Thahir meminta pemilu raya ketua RT/RW Makassar tidak ditunda. Kalau sistem e-voting belum memungkinkan, lebih baik dikembalikan mekanismenya secara konvensional.
"Sebaiknya pemilu raya tidak ditunda dan tetap dilaksanakan tahun 2022 ini," tegas Wahab dalam keterangannya, Jumat (7/10).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Pemilu RT/RW Ditunda gegara Rawan Konflik
Wali Kota Makassar Danny Pomanto menunda pemilu RT/RW lantaran sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting yang bakal digunakan di pemilu raya ketua RT/RW menuai pro dan kontra yang bisa memicu konflik sosial di masyarakat.
"Ini karena masih dipertengkarkan e-voting atau tidak. Kemungkinan besar, daripada bertengkar dan ada kerawanan sosial, kemungkinan saya mundur saja (pemilu RT/RW)," imbuh Danny saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (5/10).
Sedianya pemilu raya ketua RT/RW Kota Makassar digelar November 2022. Danny selanjutnya berencana melaksanakannya bersamaan dengan momen Pilpres dan Pileg 2024.
"Tidak jadi bulan depan. Kita ikut saja sekalian serentak ikut (pemilihan) presiden, pileg, langsung RT/RW juga," imbuhnya.
Sementara Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar Harun Rani menuturkan, anggaran pemilu ketua RT/RW senilai Rp 2,9 miliar otomatis tidak bisa dipakai menyusul penundaan itu. Anggaran tersebut sebelumnya telah diakomodir di APBD Perubahan 2022.
"(Anggaran) Di sana kan banyak honornya panitia pelaksana, panitia pemilihan dan petugas TPS dan bimtek juga. Kalau tidak dilaksanakan (pemilu ketua RT/RW) berarti (anggarannya) tidak digunakan," tegas Harun Rani.
