.webp)
"Keputusan menunda pemilu raya inikan memicu kecurigaan orang lain. Kontroversi sekali, terlalu banyak muatan politis. Bahkan lebih dominan politisnya dalam pengambilan kebijakannya," ucap Sekretaris Aliansi Eks Ketua RT/RW Makassar Khairilyen kepada detikSulsel, Jumat (7/10/2022).
Mantan Ketua RT di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar ini menilai, Wali Kota Makassar terlalu memaksakan kehendak tanpa mau mendengar aspirasi masyarakat. Sehingga kebijakannya menuai pro dan kontra.
"Jangan memaksakan kehendak, karena itu yang memicu tidak kondusifnya masyarakat karena kontroversial. Terlalu sering memaksakan kehendak beliau itu," katanya.
Khairil juga menuding Pemkot Makassar tidak konsisten dengan kebijakannya. Sistem e-voting yang sebelumnya optimis diberlakukan justru belakangan jadi alasan penundaan karena menuai penolakan.
"Sebelumnya digadang-gadang untuk dilakukan di bulan November melalui mekanisme e-voting. Kalau itu kemudian ditunda berarti itu secara tidak langsung memicu opini masyarakat, khususnya eks RT/RW untuk berpandangan bahwa sistem e-voting itu memiliki penyimpangan," ujarnya.
Pihaknya pun memang sejak awal menganggap sistem e-voting rawan kecurangan. Menurutnya sistem itu sejak awal direncanakan untuk kepentingan politik tertentu.
"Dari pandangan politisnya, jangan-jangan ini adalah cara untuk memenangkan orang-orang yang kemudian ingin mengusung dia di beberapa kontestasi politik atau kepentingan pribadi dan kelompoknya," tutur Khairil.
Menurutnya, Pemkot Makassar lebih baik melaksanakan pemilu ketua RT/RW secara konvensional. Mekanisme yang sebelumnya tidak menimbulkan riak-riak atau kegaduhan di tengah masyarakat.
"Kalau bilang supaya aman kalau ditunda, malah lebih tidak aman. Riak-riak akan terus terjadi karena kebijakannya kontroversial. Mekanisme pemilu ketua RT/RW kembalikan saja ke manual atau konvensional," jelasnya.
Sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menunda pemilu raya ketua RT/RW Makassar yang sedianya digelar November 2022. Pelaksanaannya diundur demi berbarengan dengan momen pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024.
"Tidak jadi bulan depan. Kita ikut saja sekalian serentak ikut (pemilihan) presiden, pileg, langsung RT/RW juga," tegas Danny saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (5/10).
Dirinya tidak ingin pemilu raya ketua RT/RW menimbulkan riak-riak di tengah persiapannya. Apalagi ada potensi terjadi konflik sosial jika dipaksakan digelar di tengah penolakan sistem e-voting.
"Ini karena masih dipertengkarkan e-voting atau tidak. Kemungkinan besar, daripada bertengkar dan ada kerawanan sosial, kemungkinan saya mundur saja (pemilu RT/RW)," pungkasnya.
(sar/nvl)
