.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengundur pemilu raya ketua RT/RW Makassar tahun 2024. DPRD Kota Makassar mewanti-wanti rencana kebijakan bisa memicu chaos dan kegaduhan di masyarakat.
"Jadi ini harus dijaga, jangan sampai keamanan dan ketertiban terkait pemilu raya ini bisa jadi chaos itu," tegas Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali kepada detikSulsel, Jumat (7/10/2022).
Namun pria yang akrab disapa ARA ini menekankan, pemilu ketua RT/RW tetap harus dilaksanakan. Jangan sampai penundaannya memunculkan asumsi di masyarakat jika kebijakan itu sarat muat politis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wacana yang berkembang di masyarakat itu hak masyarakat menyampaikan itu. Saya kira pemilu memang wajib dijalankan, agar isu soal hal-hal dianggap ada unsur politis hanya sekadar isu," ujar ARA.
Apalagi legislator Fraksi Demokrat ini mengungkapkan, sejak awal rencana pemilu ketua RT/RW sudah menuai pro dan kontra. Polemik itu muncul sejak rencana sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu RT/RW digaungkan Pemkot Makassar.
Atas hal itu, DPRD Makassar bahkan sempat didemo warga yang tergabung dalam Aliansi Eks RT/RW Makassar. Mereka berunjuk rasa menolak sistem e-voting yang dianggap berpotensi menimbulkan kecurangan.
"Kami pun didemo soal itu. Masyarakat banyak mendemo agar dikembalikan seperti biasa, secara konvensional," tuturnya.
Pihaknya menerima aspirasi unjuk rasa untuk ditindaklanjuti ke Pemkot Makassar. Harapannya agar Wali Kota Makassar mengkaji kembali mekanisme pelaksanaan pemilu ketua RT/RW Makassar.
"Kita menerima dan aspirasi masyarakat, kita sampaikan agar itu dievaluasi dan menjadi pertimbangan kuat pak wali untuk mengkaji ulang," urai ARA.
ARA berharap Pemkot Makassar tetap mengedepankan aspirasi masyarakat. Pihaknya mendukung kebijakan eksekutif terkait sistem pemilu ketua RT/RW selama hal itu tidak menimbulkan riak-riak di tengah masyarakat.
"Pak wali harus melaksanakan pemilu karena itu sudah menjadi agenda. Persoalan apakah akan tetap konvensional atau e-voting ini masih harus dikaji, plus minus seperti apa, dan yang terbaik bagaimana," tegasnya.
Dirinya pun belum bisa mengomentari lebih jauh motif di balik penundaan pemilu ketua RT/RW di Makassar. Apalagi sampai berencana melaksanakannya bersamaan dengan momen pilpres dan pileg tahun 2024.
"Saya belum ketemu Pak Wali terkait penundaan itu seperti apa. Tapi yang pasti pemilu raya ini harus berjalan dengan baik, jujur adil dan terbuka," imbuh ARA.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Kebijakan Kontroversial-Ada Muatan Politis
Aliansi Eks Ketua RT/RW Kota Makassar menilai kebijakan Wali Kota Makassar menunda pemilu RT/RW tahun ini sarat muatan politis. Kebijakan ini membuat warga bertanya-tanya terkait maksud di balik rencana tersebut.
"Keputusan menunda pemilu raya inikan memicu kecurigaan orang lain. Kontroversi sekali, terlalu banyak muatan politis," ucap Sekretaris Aliansi Eks Ketua RT/RW Makassar Khairilyen saat dihubungi, Jumat (7/10).
Menurut Khairil, adanya rencana penundaan ini menunjukkan tidak konsistennya Pemkot Makassar dengan kebijakannya sendiri. Padahal sistem e-voting sudah digaungkan sejak awal dan diyakini terlaksana tahun ini.
"Kalau itu kemudian ditunda berarti itu secara tidak langsung memicu opini masyarakat, khususnya eks RT/RW untuk berpandangan bahwa sistem e-voting itu memiliki penyimpangan," ujarnya.
Mantan Ketua RT di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar ini juga menganggap pertimbangan penundaan pemilu RT/RW karena alasan demi ketertiban, justru dipertanyakan.
"Kalau bilang supaya aman kalau ditunda, malah lebih tidak aman. Riak-riak akan terus terjadi karena kebijakannya kontroversial. Mekanisme pemilu ketua RT/RW kembalikan saja ke manual atau konvensional," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Alasan Danny Tunda Pemilu RT/RW
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menunda pemilu raya ketua RT/RW Makassar yang sedianya digelar November 2022. Pelaksanaannya diundur demi berbarengan dengan momen pilpres dan pileg tahun 2024.
"Tidak jadi bulan depan. Kita ikut saja sekalian serentak ikut (pemilihan) presiden, pileg, langsung RT/RW juga," tegas Danny saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (5/10).
Danny berdalih, tidak ingin pemilu raya ketua RT/RW menimbulkan riak-riak di tengah persiapannya. Apalagi ada potensi terjadi konflik sosial jika dipaksakan digelar di tengah penolakan sistem e-voting.
"Ini karena masih dipertengkarkan e-voting atau tidak. Kemungkinan besar, daripada bertengkar dan ada kerawanan sosial, kemungkinan saya mundur saja (pemilu RT/RW)," imbuhnya.
