.webp)
"Terlalu jauh Wali Kota (Danny Pomanto) mencampuri RT/RW. Padahal sederhananya lagi ini persoalan," ujar Anggota F-PKS Makassar Yeni Rahman saat dihubungi detikSulsel, Sabtu (8/10/2022).
Menurut Yeni, pertimbangan Wali Kota Makassar menunda pemilu RT/RW patut dipertanyakan. Alasan menjaga kondusivitas masyarakat di tengah penolakan e-voting tidak berdasar.
"Tidak mendasar sekali. Kalau pun misalnya karena alasan e-voting pemilihan tidak bisa, kan bisa melakukan pemilihan secara manual," tegasnya.
"Kalau mau lebih sederhana bisa dengan rembuk warga saja. Misalnya warga sepakat dalam hal musyawarah mufakat, mereka sepakat memilih A dan B. RT/RW itu kan lebih kepada sosok yang jadi teladan di masyarakat. Jadi warga yang dibiarkan memilih," sambung dia.
Anggota Komisi D DPRD Makassar ini beranggapan, kebijakan penundaan pemilu RT/RW ke 2024 hanya akan memicu kontroversi. Hal itu bisa memunculkan asumsi di masyarakat jika kebijakan itu mengandung unsur politis.
"Jauh sekali jedanya (waktu pelaksanaannya). Ini bisa jadi orang berasumsi kalau ada unsur politis di situ. Bisa menimbulkan kecurigaan karena diulur-ulur pemilu RT/RW," ucap Yeni.
Dirinya turut mempertanyakan dasar jika kemudian Wali Kota Makassar berencana menggelar pemilu RT/RW serentak dengan momen pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
"Bagaimana caranya mau fokus? Dimana logikanya. Susah itu. Tidak mendasar sekali," imbuhnya.
Yeni menuturkan, Fraksi PKS DPRD Makassar disebut sudah menolak sejak awal pelaksanaan sistem e-voting saat pembahasan rancangan APBD Perubahan 2022. Alasannya sistem e-voting yang diusung Pemkot Makassar belum siap di tengah keterbatasan sisa masa anggaran tahun ini.
"Memang itu kami sesalkan ketika dalam pembahasan APBD Perubahan tentang pemilu RT/RW cuma satu opsi yang diberikan, cuma anggaran e-voting, harusnya ada opsi lain. Kalau e-voting ditolak, bisa manual. Itu krusialnya," tandas Yeni.
Sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menunda pemilu raya ketua RT/RW Makassar yang sedianya digelar November 2022. Pelaksanaannya diundur demi berbarengan dengan momen pilpres dan pileg tahun 2024.
"Tidak jadi bulan depan. Kita ikut saja sekalian serentak ikut (pemilihan) presiden, pileg, langsung RT/RW juga," tegas Danny saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (5/10).
Dirinya tidak ingin pemilu raya ketua RT/RW menimbulkan riak-riak di tengah persiapannya. Apalagi ada potensi terjadi konflik sosial jika dipaksakan digelar di tengah penolakan sistem e-voting.
"Ini karena masih dipertengkarkan e-voting atau tidak. Kemungkinan besar, daripada bertengkar dan ada kerawanan sosial, kemungkinan saya mundur saja (pemilu RT/RW)," pungkasnya.
(sar/nvl)
