.webp)
"Nanti kami berdiskusi dengan pak wali sampai pertimbangannya sampai sejauh itu (menunda pelaksanaan pemilu (RT/RW). Intinya kami mendukung asal masyarakat tidak gaduh dan kondisi kondusif," papar Rahmat Taqwa Quraisy saat dihubungi detikSulsel, Kamis (7/10/2022).
Menurutnya, Pemkot Makassar sudah mempertimbangkan sampai kebijakan itu dilakukan. Apalagi jika alasannya demi menghindari adanya muatan politis dalam pemilu RT/RW Makassar.
"Inilah yang dihindari wali kota jangan sampai Pemkot laksanakan, muncul isu bahwa ini ada tunggangan politik karena menyambut tahun politik. Jadi saya rasa kalau ditunda tidak ada masalah, karena tidak terlalu urgen di masyarakat," sebutnya.
Pria yang akrab disapa RTQ ini yakin kebijakan penundaan ini sudah dikaji wali kota Makassar. Namun dirinya menegaskan Pemkot Makassar harus merancang dengan baik persiapan pemilu ketua RT/RW ke depan.
"Pasti koordinasi dengan forkopimda sehingga menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi di kota makassar. Kita berikan kesempatan ke pak wali kota merancang betul-betul supaya tidak terjadi kisruh di masyarakat," ucapnya.
Ketua Komisi A DPRD Makassar ini pun mendukung sistem e-voting dalam pemilu RT/RW. Menurutnya mekanisme itu lebih efisien dibanding secara konvensional.
"Kalau e-voting itu sebenarnya bagus. Inikan bisa irit terkait kertas dan lain-lain. Saya rasa tinggal sosialisasinya agar tidak muncul asumsi e-voting digunakan untuk kecurangan. Nanti fungsi pengawasan kami sebagai partai pasti melakukan fungsi pengawasan di kelurahan dan TPS-TPS," tegas RTQ.
Namun RTQ berharap pemilu RT/RW bisa digelar tahun ini. Apalagi anggaran senilai Rp 2,9 miliar yang disiapkan di APBD Perubahan 2022 berpotensi jadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) jika pelaksanaannya ditunda.
"Iya, (jadi) silpa. Tapi ya tidak ada masalah. Kalau misalkan dilaksanakan tapi berisiko, ya mending kita tidak laksanakan," jelasnya.
Sebelumnya Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar Harun Rani menuturkan, anggaran pemilu ketua RT/RW senilai Rp 2,9 miliar yang sudah dialokasikan tahun ini otomatis tidak digunakan. Hal ini menyusul penundaan pelaksanaannya.
"Tidak digunakan itu. Bagaimana mau digunakan kalau ditunda pemilunya," ucap Harun Rani yang dihubungi, Kamis (6/10).
Sedianya pemilu raya ketua RT/RW Kota Makassar digelar November 2022. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto selanjutnya berencana melaksanakannya bersamaan dengan momen Pilpres dan Pileg 2024.
"(Pemilu raya ketua RT/RW) Tidak jadi bulan depan. Kita ikut saja sekalian serentak ikut (pemilihan) presiden, pileg," tegas Danny.
Menurut Danny, Kebijakan ini diambil karena rencana penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan tersebut rawan menimbulkan konflik sosial.
"Ini karena masih dipertengkarkan e-voting atau tidak. Kemungkinan besar, daripada bertengkar dan ada kerawanan sosial, kemungkinan saya mundur saja (pemilu RT/RW)," pungkasnya.
(sar/nvl)
