.webp)
"Tidak digunakan itu. Bagaimana mau digunakan kalau ditunda pemilunya," ucap Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar Harun Rani kepada detikSulsel, Kamis (6/10/2022).
Harun Rani menuturkan, anggaran pelaksanaan pemilu raya ketua RT/RW Kota Makassar dianggarkan Rp 2,9 miliar di APBD Perubahan 2022. Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk membayar honor panitia, petugas tempat pemungutan suara (TPS), hingga bimbingan teknis (bimtek).
"(Anggaran) Di sana kan banyak honornya panitia pelaksana, panitia pemilihan dan petugas TPS dan bimtek juga. Kalau tidak dilaksanakan (pemilu ketua RT/RW) berarti tidak digunakan," tegasnya.
Namun Harun Rani belum mengetahui pasti ketika anggaran pemilu ketua RT/RW tidak digunakan, selanjutnya akan dialihkan ke program lain atau tidak.
"Kalau istilah keuangannya saya tidak tahu, yang jelas tidak digunakan karena ditunda pemilihannya," papar Harun Rani.
Dia melanjutkan, dengan penundaan ini diharapkan persiapan pemilu ketua RT/RW Makassar bisa lebih matang ke depan. Pihaknya juga akan memaksimalkan sosialisasi di tengah masyarakat terkait pelaksanaannya tahun 2024.
"Diharapkan dengan ditundanya ini kita melakukan dari awal dan waktunya agak panjang sehingga masyarakat bisa menerima sistem yang kita lakukan, baik e-voting maupun konvensional," ucapnya.
Penundaan pemilu raya ketua RT/RW mempertimbangkan adanya pro dan kontra terkait pelaksanaannya menggunakan sistem pemungutan elektronik atau e-voting.
"Pasti kan pertimbangan adanya pro dan kontra. Daripada nanti kita berniat baik melakukan pemilihan e-voting, lalu akan terjadi keributan, makanya kita tunda dulu," sebut Harun Rani.
Sedianya pemilu raya ketua RT/RW Kota Makassar digelar November 2022. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto selanjutnya berencana melaksanakannya bersamaan dengan momen Pilpres dan Pileg 2024.
"(Pemilu raya ketua RT/RW) Tidak jadi bulan depan. Kita ikut saja sekalian serentak ikut (pemilihan) presiden, pileg," tegas Danny.
(sar/nvl)
