Danny Tunda Pemilu Ketua RT/RW Makassar Lewat e-Voting: Rawan Konflik Sosial

Danny Tunda Pemilu Ketua RT/RW Makassar Lewat e-Voting: Rawan Konflik Sosial

Ibnu Munsir - detikSulsel
Kamis, 06 Okt 2022 02:21 WIB
Walkot Makassar Ramdhan Danny Pomanto. (Hermawan/detikcom)
Foto: Walkot Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto. (Hermawan/detikcom)
Makassar -

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menunda pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) raya ketua RT/RW Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kebijakan ini diambil karena rencana penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan tersebut rawan menimbulkan konflik sosial.

"Ini karena masih dipertengkarkan e-voting atau tidak. Kemungkinan besar, daripada bertengkar dan ada kerawanan sosial, kemungkinan saya mundur saja (pemilu RT/RW)," ucap Danny Pomanto kepada awak media, Rabu (5/10/2022).

Menurutnya, penggunaan sistem e-voting memang masih menuai pro dan kontra. Pihaknya tidak ingin ada riak-riak terkait rencana tersebut apalagi dikait-kaitkan dengan politik.


"Daripada orang bertengkar ini sudah mau masuk tahun politik bahaya nanti," ucap dia.

Sedianya pemilu raya ketua RT/RW Kota Makassar digelar November 2022. Namun Danny mengundur jadwal pelaksanaannya yang direncanakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024.

"Tidak jadi bulan depan. Kita ikut saja sekalian serentak ikut presiden, pileg," tegas Danny.

Sebelumnya Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar Harun Rani menjelaskan, ada 5.975 ketua RT/RW yang jabatannya akan diisi ketua baru lewat pemilu raya. Pasalnya saat ini posisi tersebut masih diisi warga yang ditunjuk berstatus penjabat (Pj).

Pihaknya juga sudah menyiapkan aplikasi bernama PARAGA yang merupakan akronim dari Pemilu Raya Rukun Tetangga. Aplikasi berbasis android tersebut bakal menjadi media pemilu ketua RT/RW dengan menggunakan e-voting.

"Nama aplikasinya nanti itu PARAGA. Pemilu Raya Rukun Tetangga Rukun Warga," papar Harun Rani saat dikonfirmasi, Kamis (1/9) lalu.

Massa eks ketua/RTW Makassar yang tergabung dalam Aliansi Eks Ketua RT/RW Makassar pun sempat menggelar demo penolakan sistem e-voting dalam pemilu ketua RT/RW di Balai Kota Makassar, Rabu (21/9) lalu. Pasalnya sistem tersebut dianggap rawan kecurangan.

"Kami sangat menghindari hal hal yang bentuknya kecurangan. Bisa saja kan hal hal seperti ini menjadi skenario atau kemudian cara untuk menenangkan orang orang yang mereka inginkan. Itu kami hindari hal hal seperti itu," imbuh mantan Ketua RT di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Khairilyen saat dikonfirmasi.

Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali mengemukakan, pemilu sistem e-voting bisa disepakati jika nantinya Pemkot Makassar bisa menjamin keamanan hak pilih warga. Pihaknya juga akan mempelajari lebih jauh soal rencana pemerintah tersebut.

"Kalau memang itu tujuannya bagus tidak ada riak-riak di bawah. Oke-oke saja. Tetapi kejujurannya itu harus dijaga," ucap Adi Rasyid Ali saat dihubungi, Kamis (15/9) lalu.



Simak Video "Sidak Balai Kota, Walkot Makassar Temukan Ada ASN 6 Bulan Tak Ngantor!"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)