Pemprov Sulsel Ancam Potong TPP ASN di 5 OPD dengan Serapan APBD Terendah

Xenos Zulyunico Ginting - detikSulsel
Selasa, 04 Okt 2022 17:11 WIB
ILUSTRASI/ Kantor Gubernur Sulsel
Kantor Gubernur Sulsel (Foto: Noval Dhwinuari Antony-detikcom)
Makassar -

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal memotong tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk ASN di 5 OPD yang serapan APBD-nya paling rendah. TPP ASN bakal mendapat pemotongan sebesar 5 persen.

"Saya kira pada banyak kesempatan memang, Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kami (soal pemotongan TPP) di coffee morning. Bukan cuma serapan anggaran dari segi belanja. Bahkan beliau juga mendorong evaluasi dikaitkan dengan instrumen TPP yaitu realisasi pendapatan (PAD). Kan ada beberapa OPD ada target pendapatannya," ungkap Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi kepada detikSulsel, Selasa (4/10/2022).

Imran menuturkan kebijakan ini diharapkan bisa memacu OPD untuk segera menyelesaikan programnya sehingga serapan anggaran bisa optimal. Termasuk untuk OPD yang memiliki target pendapatan harus mengejar target pendapatan yang diberikan.


"(Pemotongannya) 5 persen. Saya kira terasa itu 5 persen. Kalau TPP Rp 10 juta kena (potong) Rp 500 ribu. Jadi saya kira kalau 5 persen besar itu," bebernya.

Menurutnya, kebijakan ini mulai berlaku tahun ini. Namun evaluasi khusus untuk OPD yang punya target pendapatan baru akan dilakukan di akhir tahun. Termasuk saat ini serapan anggaran masih berjalan.

"Saya kira pinalti (pemotongan) untuk TPP itu berlaku 1 Januari (2023) nanti. Itu pasti beliau (Gubernur) berlakukan," jelasnya.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel sebelumnya mengkritik serapan anggaran Pemprov Sulsel yang terkesan lamban. Serapan APBD baru sekitar 57% padahal tersisa 3 bulan untuk penyerapan anggaran tahun ini.

Dilihat detikSulsel di Sistem Informasi Realisasi Tahunan Anggaran Sulawesi Selatan (siri'tASS), Minggu (2/10), realisasi keuangan Pemprov Sulsel baru mencapai 57,62% atau Rp 5,3 triliun dari APBD sebesar Rp 9,2 triliun. Sementara realisasi dari program fisik baru sekitar 58,47%.

"Serapan ini kan memang yang masih rendah. Termasuk di beberapa OPD yang sempat kita sorot karena potensi jadi silpa. Seperti di Disdik," ungkap anggota Banggar DPRD Sulsel, Selle KS Dalle, Minggu (2/10).

Sehingga pihaknya pun mendesak agar ada percepatan serapan anggaran. Apalagi sisa waktu tahun ini untuk menyerap anggaran sisa beberapa bulan lagi. Sementara serapan APBD baru di kisaran 57%.

"Termasuk di Disdik kemarin banyak sekitar Rp 153 miliar. Lebih besar dari Mattoanging. Makanya kita agak panik karena potensi silpa-nya Disdik ini besar sekali," tukasnya.



Simak Video "Rumah Warga Bergeser 5 Meter Akibat Banjir dan Longsor di Parepare "
[Gambas:Video 20detik]
(tau/nvl)