Proyek Pembangunan Rumah Adat Bone Bola Soba Rp 20 M Segera Dilelang

Proyek Pembangunan Rumah Adat Bone Bola Soba Rp 20 M Segera Dilelang

Agung Pramono - detikSulsel
Kamis, 29 Sep 2022 23:00 WIB
Desain Bola Soba
Foto: Desain Rumah Adat Bola Soba. (Dok. Istimewa)
Bone -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan proyek pembangunan Rumah Adat Bola Soba akan dimulai tahun ini. Proyek yang menelan anggaran Rp 20 miliar ini akan segera memasuki tahapan lelang pengerjaan konstruksi.

"Berkasnya semua sudah kita serahkan ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Semuanya sudah berproses untuk lelang," kata Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Bone, Askar saat ditemui detikSulsel di Kantor Bupati Bone, Kamis (29/9/2022).

Askar mengharapkan agar proses lelangnya dilakukan secepatnya. Apalagi waktu sudah semakin mepet di sisa masa anggaran tahun ini.


"Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Untuk anggarannya juga tidak berubah. Tetap anggarannya Rp 20 miliar," jelasnya.

Sementara Wakil Bupati Bone Ambo Dalle menegaskan, proyek dengan anggaran Rp 26 miliar itu tetap akan dilaksanakan di 2022 ini. Semuanya sudah melalui berbagai pertimbangan matang oleh Pemkab Bone.

"Proyek Bola Soba itu tetap akan terlaksana tahun ini dan semua sudah siap. Anggarannya Rp 26 miliar itu sudah terbagi untuk pembebasan lahan kemarin disiapkan Rp 6 miliar, dan Rp 20 miliar untuk pembangunan Bola Soba," ucapnya.

Ambo Dalle menambahkan, pembangunan Bola Soba sempat sedikit terkendala pada administrasi. Namun semua bisa diselesaikan dan proyek tersebut tetap akan dimulai tahun ini.

"Proyek Bola Soba itu harus tetap terlaksana tahun ini karena tahun depan anggaran ini tidak ada dalam renja 2023," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya DPRD Kabupaten Bone meminta Pemkab Bone menunda pembangunan Rumah Adat Bola Soba. Pasalnya proyek tersebut rawan bermasalah karena merupakan kontrak bersyarat.

"Proyek Bola Soba sangat rentan dengan pelanggaran aturan karena pelaksanaannya terlambat. Sehingga harus menyeberang ke tahun anggaran berikutnya, sementara di lain sisi tidak tercantum dalam rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun 2023," kata Ketua Komisi I DPRD Bone Saipullah Latif Manyala saat dikonfirmasi, Kamis (22/9).

Saipullah menyebut, proyek ini akan menemui masalah apabila pihak Pemkab Bone tetap ngotot melaksanakannya di akhir tahun, mengingat kontrak bersyarat yang akan ditempuh. Kontrak Bersyarat berdasarkan Ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) harus memiliki alasan yang jelas, misalnya pekerjaan bersifat urgen dan tidak bisa ditunda.

"Yang namanya kontrak bersyarat urgen dan tidak bisa ditunda. Artinya ada kejadian luar biasa, tapi inikan tidak ada, hanya karena kelalaian sehingga pelaksanaannya lambat. Jadi belum tentu apa yang kita anggap urgen itu juga dianggap urgen oleh LKPP, ini yang harus diperjelas," bebernya.



Simak Video "Rapat dari Pagi Sampai Malam, 5 Mahasiswi di Makassar Kesurupan"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/nvl)