Legislator Ungkap PPPK Guru Pemprov Sulsel Digaji Per 3 Bulan di APBD-P 2022

Legislator Ungkap PPPK Guru Pemprov Sulsel Digaji Per 3 Bulan di APBD-P 2022

Xenos Zulyunico Ginting - detikSulsel
Kamis, 29 Sep 2022 21:48 WIB
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Selle KS Dalle (Foto: Noval Dhwinuari Antony-detikcom)
Makassar -

Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Selle KS Dalle menuturkan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru tahap I Pemprov Sulsel tak dibayarkan per bulan lantaran baru dialokasikan di APBD Perubahan 2022. Pencairan nanti akan dirapel per triwulan atau tiap 3 bulan.

"Ini karena memang di APBD Pokok tidak ada alokasinya untuk itu (gaji PPPK). Nanti setelah APBD Perubahan baru bisa dapat alokasi. Makanya disiasati (gaji PPPK) pertiga bulan," ungkap Selle kepada detikSulsel, Kamis (29/9/2022).

Menurut Selle, pemberian gaji PPPK per triwulan ini terpaksa dilakukan karena anggaran untuk menggaji PPPK yang bekerja mulai Juni belum tersedia di APBD Pokok 2022. Sehingga mesti menunggu dianggarkan di APBD Perubahan.


"Dimana mau diambilkan (gaji) untuk Juli, Agustus, September. Belum tersedia anggarannya," tuturnya.

Selle menuturkan, perekrutan PPPK ini memang menjadi masalah di banyak daerah. Ini lantaran rencana awalnya PPPK akan dianggarkan gajinya lewat APBN. Namun setelah lulus, anggaran penggajian PPPK dibebankan ke daerah.

"Ini akhirnya jadi masalah karena ada daerah yang siap karena PPPK yang diterima sedikit jumlahnya. Ada daerah yang tidak siap karena APBD Pokok 2022 sudah ditetapkan (jadi PPPK tidak diakomodir)," tuturnya.

Selle menuturkan kebijakan PPPK ini amburadul karena perekrutannya tidak matang. Pemerintah pusat tidak konsisten menerapkan kebijakan.

"Penganggaran berubah skema di tengah jalan. Awalnya PPPK akan diambil alih APBN. Namun setelah perekrutan dibebankan ke daerah tanpa ada tambahan anggaran khusus. Ini kan menyulitkan daerah, membebani APBD," jelasnya.

Sehingga kata Selle, ada pertemuan yang difasilitasi Sekda Sulsel dan dihadiri Sekkab se-Sulsel. Pertemuan ini kemudian menyepakati PPPK yang lulus seleksi baru akan efektif bekerja 1 Juni 2022.

"Kenapa dipilih Juni karena Juli sudah masuk pembahasan APBD Perubahan. Artinya bila ada kekurangan pembayaran PPPK yang lulus seleksi maka bisa dibahas dan ditetapkan di APBD Perubahan," tuturnya.

"Jadi tidak menunggu terlalu lama PPPK tidak digaji. Secara umum rata-rata daerah itu memberikan gaji kepada PPPK per triwulan untuk mensiasati itu," sambungnya.



Simak Video "MenPAN-RB Segera Atur ASN-PPPK Tak Bisa Asal Pindah ke Jawa"
[Gambas:Video 20detik]
(tau/sar)