Usulan DPRD 3 Skenario Penghapusan Honorer Sulsel: Jadikan PPPK-Outsourcing

Usulan DPRD 3 Skenario Penghapusan Honorer Sulsel: Jadikan PPPK-Outsourcing

Tim detikSulsel - detikSulsel
Rabu, 28 Sep 2022 07:10 WIB
Pemprov Sulsel menyerahkan SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Foto: Pemprov Sulsel menyerahkan SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (Dok: detikSulsel)
Makassar -

DPRD Sulsel mengusulkan 3 skenario penghapusan 11.425 honorer Pemprov Sulsel. Mulai dari diusul diprioritaskan ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dialihkan jadi outsourcing hingga opsi terakhir diberikan modal kerja.

"Bertahap. Itu pertama, dilihat dari kompetensi masing-masing honorer. Kalau ini (kompeten) bisa diprioritaskan menjadi PPPK," ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Arfandy Idris kepada detikSulsel, Senin (25/9/2022) malam.

Opsi kedua, honorer yang tidak lolos PPPK bisa dialihkan statusnya menjadi outsourcing. Mereka akan menjadi tenaga alih daya yang tercatat sebagai pegawai di perusahaan pihak ketiga.


"Kedua, kenapa (honorer) tidak diserap menjadi outsourcing," bebernya.

Skenario terakhir kata Arfandy, honorer yang tidak terserap menjadi PPPK ataupun outsourcing harus diperhatikan Pemprov nasibnya. DPRD mengusulkan para honorer yang tidak lolos menjadi PPPK atau outsourcing ini diberi modal kerja sehingga bisa mandiri buka bisnis atau usaha.

"Diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya kemudian dikasih modal kerja," jelasnya.

Arfandy mengungkapkan pengurangan honorer sebenarnya sudah diamanahkan di UU sejak tahun 2019. Namun pemda tidak pernah mengikuti aturan tersebut sehingga tenaga honorer pemda bertumpuk. Padahal sesuai aturan MenPAN-RB, batas akhir sistem honorer itu November 2023.

"2024 sudah tidak dikenal lagi honorer. Sehingga DPRD meminta kepada eksekutif untuk membuatkan program pengurangan bertahap. Kita sudah tuntut perubahan jumlah (honorer), pengurangan 20 persen. Cuma kan dia (Pemprov) tidak lakukan," bebernya.

Pemprov Kaji Penghapusan Honorer Bertahap Mulai Awal 2023

Pemprov Sulsel diketahui mengkaji untuk memangkas tenaga honorer yang berjumlah sekitar 11.425 orang. Pengurangan honorer ini rencananya dilakukan bertahap mulai awal 2023.

"Rencana pengurangannya secara bertahap. Supaya tidak terlalu kerasa begitu," ungkap Plt Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi kepada detikSulsel, Minggu (25/9).

Hanya saja kata Imran, pengurangan tenaga honorer atau non-ASN ini belum menjadi keputusan final. Rencana ini masih harus dikaji lagi. Masih akan dibahas kembali di DPRD Sulsel.

"Ini strategi yang tentunya harus dibicarakan kembali dengan DPRD. Dimatangkan lagi. Waktu kami RDP, ada pemikiran kalau harus terjadi pengurangan, itu dilakukan secara bertahap," bebernya.

Menurut Imran, jika penghapusan honorer disepakati maka skenario pengurangan akan dimulai di awal 2023. Misalnya di Januari nanti dikurangi sebanyak 25 persen dari total 11.425 honorer di lingkup Pemprov Sulsel. Selanjutnya untuk pengurangan tahap kedua dilakukan Juli juga sebanyak 25 persen sehingga tersisa 50 persen.

"Tapi itu belum menjadi sebuah konsep final. Baru rencana kita," tukasnya.



Simak Video "Nadiem: 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK Tahun Ini"
[Gambas:Video 20detik]
(tau/alk)