Pemkab Akui Banyak Sekolah Enrekang Tak Layak, Salahkan Sistem Bantuan Pusat

Pemkab Akui Banyak Sekolah Enrekang Tak Layak, Salahkan Sistem Bantuan Pusat

Rachmat Ariadi - detikSulsel
Senin, 26 Sep 2022 21:18 WIB
Siswa SDN 186 Karangan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) saat sedang belajar di dalam kelas.
Foto: Rachmat Ariadi/detikSulsel
Enrekang -

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) Jumurdin mengungkapkan ada ratusan sekolah di wilayahnya yang kondisi bangunannya tak layak. Usulan perbaikan sudah diajukan ke Kemendikbud namun sistem pengusulannya dinilai terlalu panjang dan belum tentu disetujui pusat.

"Kita akui di Enrekang ini memang masih banyak sekolah yang kurang layak. Kita sudah mendata ada ratusan. Itu meliputi SD dan SMP," kata Jumurdin kepada detikSulsel, Senin (26/9/2022).

Jumurdin membeberkan kendala utama selama ini untuk melakukan perbaikan gedung sekolah ada di sistem Kemendikbud. Sebab pihaknya sudah mengusulkan sekolah-sekolah yang butuh penanganan cepat namun sistem dari Kementerian Pendidikan tidak meng-cover usulan tersebut.


"Sebenarnya Pemkab tidak membiarkan kondisi sekolah seperti itu, tapi masalah utama kami ini adalah sistem Kemendikbud," terangnya.

Dia menjelaskan alur yang harus dilalui terkait pengusulan perbaikan sekolah cukup panjang dan belum tentu disetujui. Apalagi jika operator sekolah yang bersangkutan tidak jeli.

"Kami kan melakukan usulan jumlah sekolah yang butuh perbaikan dan penanganan cepat di Bappeda Enrekang. Lalu Bappeda kirim ke pusat, disinkronkanlah usulan ini ke sistem Kemendikbud. Kemendikbud sinkronkan lagi ke sistem dapodik, kalau usulan tidak sesuai dapodik biasanya mereka tidak cover. Padahal kan tidak semua operator sekolah itu jeli," lanjutnya.

Jumurdin menambahkan beberapa tahun belakangan Kemendikbud sudah tidak menyediakan menu untuk pembangunan ruangan sekolah. Hanya tersedia untuk rehabilitasi ruangan. Sementara mayoritas sekolah di Enrekang butuh pembangunan kelas.

"Bagaimana kita mau rehab sekolah kalau pembangunan kelas baru yang mereka butuhkan. Sistem Kementerian ini sangat kaku, seakan tidak percaya sama daerah," tuturnya.

"Dulu, di tahun 2015 di samping ada DAK, ada namanya Pemda bisa usulkan langsung. Jadi sekolah tidak tersentuh DAK, kita usulkan dapat anggaran langsung dari pusat. Sekarang itu tidak ada lagi, ya kita juga tidak bisa apa-apa," tutup Jumurdin.



Simak Video "Banjir Bandang Terjang Enrekang, Wabup Akan Relokasi Warga"
[Gambas:Video 20detik]
(hsr/tau)