LPSK Ungkap UU TPKS Dijadikan Instrumen Lindungi Istri Sambo: Tiba-tiba Muncul

LPSK Ungkap UU TPKS Dijadikan Instrumen Lindungi Istri Sambo: Tiba-tiba Muncul

Tim detikNews - detikSulsel
Minggu, 25 Sep 2022 18:43 WIB
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi
Foto: Dwi Rahmawati/detikcom
Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dijadikan instrumen melindungi istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi tanpa ada upaya pembuktian materil. Penggunaan UU TPKS pertama kali muncul dalam rapat di Polda Metro Jaya.

Dilansir dari detikNews, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan AKBP Jerry Raymond Siagian yang saat itu menjabat Wardikrimum memunculkan UU TPKS dalam kasus Putri pada rapat 29 Juli 2022. Diketahui AKBP Jerry telah dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang etik.

"Munculnya soal UU TPKS itu pada tanggal 29 Juli, pada rapat koordinasi di Polda Metro yang dipimpin oleh Dirkrimum, kementerian lembaga termasuk LPSK dan dari Pihak Polda diwakili Wadirkrimum. Itu menyampaikan bahwa kalau dasar UU TPKS tersangka harus segera diumumin, di situ munculnya UU TPKS," papar Edwin Partogi di Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/9/2022).


Edwin mengatakan UU TPKS tiba-tiba muncul dalam kasus Putri, pihaknya pun disebut tidak langsung menerima. Apalagi sebelumnya UU TPKS tidak dijadikan rujukan dalam laporan polisi per 8 dan 9 Juli 2022.

"Tidak ada di laporan tanggal 8, laporan tanggal 9 (Juli) saat laporan polisi itu dibuat. Jadi muncul kemudian, kita nggak tahu juga gimana munculnya. Karena kami sudah melihat yang janggal, yang ganjil, yang tidak lazim dari proses awal nggak bisa terima, dong. Kan mereka ingin kami terima saja hasil asesmen psikologi yang sudah ada," kata Edwin.

Edwin mengaku pihaknya diminta menerima saja hasil asesmen psikologi yang telah dilakukan pihak Putri. Namun LPSK tidak memberikan perlindungan lantaran tidak ditemukan bukti kekerasan seksual ke Putri.

"Kan jadi pertanyaan buat kami, kok sama psikolog lain bisa ngomong, kalau psikolog kami nggak bisa ngomong? He-he.... Kok di Mako Brimob bisa ngomong, di depan kami nggak bisa ngomong? Kok depan penyidik bisa ngomong, sama LPSK nggak bisa ngomong, kok milih-milih," katanya.

Atas dasar tersebut, LPSK pun memutuskan menolak memberikan perlindungan kepada Putri Candrawathi. Rujukan UU TPKS menurutnya tak bisa digunakan dalam kasus istri Ferdy Sambo itu.

"UU TPKS dijadikan instrumen legal untuk melindungi ibu PC tanpa ada upaya membuktikan materialnya apakah posisi sebagai korban itu benar atau tidak," kata Edwin.

"Jadi, ya misalnya ada orang saat ini mengaku sebagai korban kekerasan seksual dan dia rujuk UU TPKS itu seolah-olah dirujuk dulu sebagai korban," pungkas Edwin.



Simak Video "Jaket Burberry Putri Candrawathi Kini Tertutup Baju Tahanan Polisi"
[Gambas:Video 20detik]
(hsr/sar)