.webp)
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti serapan APBD yang masih rendah di dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Dinas Pendidikan (Disdik). Realisasi anggaran yang minim berpotensi menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Dinas PUTR Sulsel misalnya, baru merealisasikan anggaran Rp 210 milar dari total dana Rp 1 triliun di APBD 2022. Padahal sisa waktu penggunaan anggaran tahun ini tersisa 3 bulan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel John Rende Mangontan merespons rendahnya serapan anggaran tersebut. Menurutnya hal ini terjadi lantaran adanya regulasi proses tender yang tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan kontraktor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin yang perlu kita lakukan sekarang ini, bolehkan diubah regulasi dalam hal proses tender?" beber Jhon saat rapat kerja Komisi D DPRD dengan agenda pembahasan RAPBD-P 2022 di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (22/9/2022).
"Jangan hanya asal mengenai sewa menyewa, tidak melihat rekening korannya (kontraktor) terus kemudian mengenai kesiapan mereka kemudian langsung mau dimenangkan saja," sambungnya.
John beranggapan banyak pekerjaan dari kontraktor rekanan Dinas PUTR yang tidak berjalan maksimal karena sejak awal sudah banting harga hingga 20 persen. Hal itu dilakukan agar dapat memenangkan tender.
"Jangan hanya karena banting harga 20 persen langsung diterima, ternyata kita lihat di Sulsel beberapa tahun terakhir ini. Bagaimana hasilnya di lapangan? Karena apa? Karena banting harga semua. Padahal yang kita kejar ini kan asas manfaatnya," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUTR Sulsel, Astina Abbas mengungkapkan, realisasi keuangan baru mencapai 20,53 persen memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2022.
"Dari 11 program, realisasi keuangan sampai saat ini Rp 210 miliar atau 20,53 persen. Sedangkan realisasi fisik 25,07 persen," beber Astina.
Astina tak menampik, minimnya realisasi keuangan Dinas PUTR akibat terkendala manajemen kontraktor. Hal ini berdampak pada pekerjaan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan maksimal.
"Rata-rata itu karena manajemen kontraktor. Sekarang itu alat kan tidak dipersyaratkan untuk punya, sewa bisa. Terus kemampuan keuangan (kontraktor) juga tidak dipersyaratkan dalam lelang," imbuhnya.
Simak sorotan DPRD Sulsel soal anggaran Disdik di halaman berikutnya
