Sulawesi Utara

Uang Ganti Rugi Lahan Proyek Bendungan Sulut Rp 18,2 M Dititip ke Pengadilan

Trisno Mais - detikSulsel
Senin, 19 Sep 2022 23:44 WIB
Kondisi terkini di lokasi pembangunan Bendungan Kuwil, Sulut.
Foto: Kondisi terkini di lokasi pembangunan Bendungan Kuwil, Sulut. (Trisno Mais/detikcom)
Minahasa Utara -

Proses pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Kawangkoan Kuwil, di Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut) yang bersengketa tengah diproses. Uang konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi lahan Rp 18,2 miliar untuk 33 bidang lahan milik warga dititip ke Pengadilan Negeri Airmadidi.

"Kalau dilihat dari daftar ada sekitar 33 bidang yang dititipkan karena mereka itu masih bersengketa. 10 sudah dikeluarkan surat pengantar ke pengadilan untuk dicairkan," kata Kepala Kantor ATR BPN Sulut, Lutfi Zakaria, ketika ditemui detikcom, Senin (19/9/2022).

Zakaria merinci dari 33 bidang tanah yang masih berperkara itu, senilai Rp 18,2 miliar yang sedang dititipkan ke pengadilan.


"Jumlah bidang yang dititipkan di PN Airmadidi 33 bidang, jumlah uang yang dititipkan Rp 18.239.452.289," katanya.

Sementara 10 bidang tanah lainnya pihaknya telah menerbitkan surat pengantar untuk dicairkan dananya di pengadilan.

"Yang sudah diterbitkan surat pengantar 10 bidang dengan jumlah uang yang sudah diterbitkan surat pengantar Rp 10.168.550.000 miliar," urai Zakaria.

Lanjut Zakaria, konsinyasi itu dititip ke pengadilan apabila lahan tersebut dilakukan pencegahan oleh pihak lain. Selanjutnya bidang tanah itu masih berperkara atau ada sengketa.

Menurutnya hal itu dilakukan supaya ke depan tidak terjadi salah bayar. Sementara kata Zakaria, pembayaran ganti rugi bisa diproses ketika sudah ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah.

"Ketika ada keputusan pengadilan yang bersifat inkrah, maka kita membuat surat pengantar ke pengadilan," ucapnya.

Dijelaskan Zakaria konsinyasi bukan hanya persoalan sengketa. Namun di antaranya yang tidak setuju dengan jumlah ganti rugi. Oleh sebab itu dia menyarankan agar pihak-pihak terkait yang keberatan mengajukan gugatan ke pengadilan, supaya berdasarkan keputusan tersebut pihaknya melakukan proses pembayaran.

"Nanti kalau pengadilan mengatakan nilainya kurang yah udah kita ikutin. Hak-hak mereka tidak dihilangkan," imbuhnya.

Zakaria menjelaskan lahan-lahan di atas proyek itu memang masih berperkara. Namun pembangunan fisik di Bendungan Kuwil tetap harus berlanjut.

"Setelah dikonsinyasi pembangunan fisiknya harus jalan. Jadi kalau misalnya pembangunan itu jalan, kemudian ada para pihak yang menang, tetap kita bayar, sampai kapan pun," kata dia.

Sementara Juru Bicara (Jubir) Pengadilan Negeri (PN) Airmadidi, Christian Rumbajan membenarkan terkait dengan hal itu. "Benar di PN Airmadidi terregistrasi sebanyak 33 permohonan konsinyasi untuk proyek pembangunan Bendungan Kuwil," ungkap Christian yang ditemui terpisah detikcom, Senin (19/9),

Selanjutnya untuk persyaratan pengambilan dana konsinyasi yaitu pemohon harus surat berupa identitas pemohon, domisili secara jelas sebagai pihak yang berhak menerima konsinyasi, dan nilai konsinyasi serta uraian yang jelas mengenai alasan pencarian konsinyasi.

"Surat permohonan tersebut dilampiri dengan fotokopi salinan penetapan konsinyasi," jelasnya.

Tak hanya itu, pemohon juga harus menyiapkan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Namun apabila tim pelaksana pengadaan tanah telah berakhir maka surat pengantar bisa didapatkan dari kepala kantor wilayah BPN provinsi, kabupaten maupun kota setempat.

"Surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah atau kepala kantor wilayah BPN provinsi, kabupaten atau kota setempat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sendie Sumarauw (52), ahli waris keluarga Sumeisey meminta ganti rugi atas lahannya yang masuk pembangunan Bendungan Kawangkoan Kuwil di Minut. Sendy mengklaim lahan mereka seluas 4 hektare dengan nilai sekitar Rp 6,4 miliar masuk dalam proyek ini.

Proyek pembangunan Bendungan Kuwil ini terletak di Desa Kuwil, Kecamatan Kalawat. Proyek tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.

"Tanah kami itu kena proyek pembangunan Kuwil kurang lebih 4 hektare," kata Sendie Sumarauw kepada detikcom, Senin (12/9).



Simak Video "Detik-detik Rumah Eks Anggota DPD RI di Makassar Diserang"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/asm)