.webp)
Ketua Dewan Pengurus Nasional IKAPTK Akmal Malik yang juga merupakan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik menghadiri Kongres III DPP Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sulawesi Tengah (Sulteng). Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan tentang pemberdayaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.
Akmal pun menyebutkan beberapa peran alumni IPDN, di antaranya sebagai perumus dan pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, pembaharu, dan insan cendekia warga masyarakat. Potensi itu menurutnya menjadi pendorong bagi IKAPTK dalam melakukan perubahan.
"Kuncinya, kalau ingin mewarnai negara ini harus bisa menjadi bagian dari politik," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mendukung pelaksanaan Kongres IKAPTK tersebut. Dia berharap lahirnya program IKAPTK dapat membangkitkan semangat alumni IPDN.
"Selaku pribadi dan atas nama pemerintah Sulteng saya mengapresiasi kongres IKAPTK, saya berpesan agar di manapun ditempatkan harus menjadi teladan di antara ASN," ungkapnya.
Acara yang digelar di Hotel Santika Sulteng hari ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Tito menekankan IKAPTK merupakan salah satu jantungnya ASN di Indonesia.
Dia menyebut setidaknya dari sekitar 3,9 juta ASN di Indonesia, 31.326 di antaranya adalah alumni IPDN. Karena itu diharapkan alumni IPDN dapat menjadi ujung tombak berlangsungnya roda pemerintahan. Menurut Tito, beberapa kelemahan birokrasi di Indonesia di antaranya rumit korup dan feodal.
"Kurang kreatif, kurang berpikir out of the box, sangat normatif. Kesan ini masih terjadi. Ini membuat pemerintah kita tidak efektif efisien. Pelayanan publik akan terganggu," ujar Tito.
Oleh karena itu menurutnya IPDN diharapkan bisa menjadi agent of change (agen perubahan) agar ke depan dapat melahirkan terobosan tanpa harus melanggar hukum.
"Kunci utama revolusi budaya menuju kultur yang lebih baik harus ada agen perubahan. Dan yang pertama itu adalah ASN, dan diharapkan IPN menjadi motor, ujung tombak agen perubahan di birokrasi," ungkapnya.
Untuk mewujudkan itu, kata Tito, penting agar IPDN memperkuat budaya disiplin serta melahirkan kurikulum antikorupsi
"Selain itu, menghadirkan pejabat, pelaku usaha untuk memperkaya wawasan IPDN, termasuk dengan mendorong jenjang lulusan IPDN hingga ke tingkat S2 dan S3," tuturnya.
(akn/ega)
