.webp)
Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalokasikan Rp 6,7 miliar untuk bantuan sosial (bansos) demi mengatasi inflasi dampak kenaikan harga BBM. Anggaran tersebut bersumber dari dana transfer umum (DTU) sesuai aturan yang diberlakukan pemerintah pusat.
"Keseluruhan dianggarkan untuk perlindungan sosial sebanyak Rp 6,7 miliar atau 2 persen dari DTU. Ini sudah dilaporkan di pusat," kata Kepala BKAD Bone Najamuddin saat ditemui detikSulsel di kantor Bupati Bone, Rabu (14/9/2022).
Najamuddin merincikan, total anggaran Rp 6,7 miliar akan dialokasikan ke dalam berbagai program bantuan. Rinciannya, untuk perlindungan sosial sebanyak Rp 1,36 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp 625 juta, subsidi sektor transportasi Rp 3,87 miliar, kemudian ada juga perlindungan sosial lainnya sebanyak Rp 845,6 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Najamuddin menyebut, peraturan yang mewajibkan pemanfaatan anggaran Pemda untuk bansos ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi. Besaran 2 persen DTU itu dihitung dari penyaluran DAU sejak Oktober hingga Desember 2022 dan penyaluran DBH kuartal IV 2022.
"Dana ini nantinya digunakan untuk bantuan sosial, termasuk untuk ojek, UMKM, nelayan, dan penciptaan lapangan kerja, serta subsidi transportasi umum. Untuk penyalurannya setelah pengesahan APBD Perubahan, dan targetnya di bulan Oktober, November, dan Desember," jelasnya.
Sementara Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menambahkan, bantuan bagi transportasi umum dan sektor-sektor usaha kecil dan mikro diharap bisa menekan kenaikan harga-harga barang dan jasa imbas naiknya harga BBM.
"Kelompok masyarakat yang paling rentan, paling tidak mampu juga kita berikan bantuan tambahan yang berasal dari BLT maupun dari BSU (Bantuan Subsidi Upah). Karena inflasi tak bisa dibendung pasca kenaikan BBM subsidi, namun itu yang akan kita tekan, dan kami pastikan semua bisa terkendali," jelasnya.
Sebelumnya Andi Fahsar juga memperkirakan kenaikan inflasi hingga 3% akibat kenaikan harga BBM. Pemkab Bone pun akan menggelar pasar murah untuk mengantisipasinya.
"BBM naik bukan lagi deflasi yang dihadapi melainkan inflasi. Jumlah inflasi ini sangat besar, rentan normal dari 1-3 persen. Makanya kita sementara akan buat pasar murah," imbuhnya.
(sar/asm)
