.webp)
Sopir angkot (angkutan kota) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) mengeluhkan kenaikan harga BBM. Mereka mengaku pendapatan merosot sementara biaya kebutuhan merangkak naik.
"Penumpang semakin sedikit sementara pengeluaran terus bertambah," ujar Ucu, salah satu sopir angkot kepada wartawan, Sabtu (10/9/2022).
Ucu yang sehari-hari mangkal di sekitaran Pasar Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, menyebut berkurangnya jumlah penumpang merupakan imbas kenaikan harga BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Orang (penumpang) tidak ada lagi yang mau kemana-mana kalau tidak betul-betul penting, karena semua sekarang serba mahal," tuturnya.
Diakui Ucu, semakin berkurangnya jumlah penumpang angkot membuatnya bingung. Apalagi setiap hari dirinya harus membayar setoran ke pemilik mobil angkot.
"Waktu sebelum naik bensin (BBM) kita masih ada sedikit pemasukan, setelah naik, sudah tidak ada lagi, pemasukan habis buat setoran," keluhnya.
Keluhan juga diungkapkan sopir angkot lainnya, Idris. Menurutnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi pada Sabtu (3/9) lalu membuat masyarakat semakin sengsara.
"Kebijakan pemerintah sekarang ini justru buat orang yang tidak susah menjadi ikut susah, apalagi seperti kami yang sejak dulu sudah kesusahan," terang Idris.
Idris yang setiap bulan masih harus membayar cicilan angkot yang dikemudikan mengaku bingung harus berbuat apa. Jangankan untuk mendapatkan uang cicilan, pendapatan dari hasil membawa angkot juga terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Jangankan untuk mengumpul biaya cicilan, untuk biaya sehari-hari saja sudah semakin susah, karena semua harga barang kebutuhan semakin naik sejak harga BBM dinaikkan," katanya.
"Makanya sekarang kita dilema, kalau tidak keluar (bawa angkot) kita tidak ada pemasukan, keluar juga bingung karena penumpang makin susah, pemasukan yang sedikit habis buat beli bahan bakar yang semakin mahal," sambung Idris.
Karena itu Idris meminta pemerintah agar mengevaluasi kembali kebijakan menaikkan harga BBM yang diakui sangat memberatkan. Idris juga meminta pemerintah tegas terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan tertentu, karena dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.
"Karena tidak kunjung terealisasi, justru kondisi sekarang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan, kadang SPBU dipenuhi pallansir (pengecer)," tandasnya.
Selain itu, para sopir di daerah ini juga meminta pemerintah bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk segera memberlakukan penyesuaian tarif baru, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Meski ada penumpang yang baik mengerti dengan kondisi sekarang, tidak sedikit juga penumpang yang membayar pakai harga lama, padahal mereka sudah tau kalau BBM naik harganya," pungkas Idris.
(hsr/hmw)
