.webp)
Pemkot Makassar akan mengalokasikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak kenaikan harga BBM untuk menahan inflasi. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengklaim pencairan BLT tersebut dilakukan segera mungkin.
"Pokoknya kalau itu sudah jadi aturan kita laksanakan segera mungkin," kata Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto kepada detikSulsel, Kamis (8/9/2022) malam.
Selain menyalurkan BLT, Danny Pomanto juga berencana membagikan bibit tanaman secara gratis kepada warga di lorong-lorong untuk menekan inflasi pangan. Termasuk menghadirkan ahli untuk memberikan edukasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengakau akan lebih konsen ke perihal ekonomi, khususnya setelah ajang Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 digelar.
"Setelah F8 saya akan konsen ke ekonomi, turun ke lorong-lorong untuk memperkuat pangan. Kita ajak warga tanam sendiri, biaya tidak terlalu tinggi, nanti bibitnya kita tanggung," terang Danny Pomanto.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Makassar Dakhlan sebelumnya mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan BLT BBM. Hal itu sudah dibahas dengan tim pengendali inflasi daerah.
"Sementara itu (dipersiapkan BLT BBM), sementara lagi dirapatkan. Kita rapatkan 3 hari lalu kah, 4 hari lalu, (bersama) tim pengendali inflasi daerah," tutur Dakhlan saat dihubungi detikSulsel, Kamis (8/7).
Dakhlan mengemukakan penyaluran BLT BBM ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Dalam regulasi itu, pemerintah daerah diwajibkan membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) untuk bansos.
"Jadi inikan ada PMK (tentang) 2% dari dana transfer umum harus dialokasikan. Cuma kita inikan masih ada BTT masih ada, belanja tidak terduga, kemungkinan nanti ini kita pakai, ini sementara kita konsultasikan ke Kemendagri terkait itu," tuturnya.
Dalam regulasi tersebut, juga secara rinci mengatur bahwa belanja bansos itu diarahkan untuk ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), dan nelayan, hingga pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
"Semua kembali ke SKPD-nya. Terkait ojol mungkin di dinas perhubungan (yang atur), pete-pete di dinas perhubungan. Terkait dengan (bansos untuk) nelayan di (dinas) peternakan," imbuhnya.
Hanya saja Daklan mengaku belum bisa memberikan detail angka APBD yang bisa disalurkan untuk bansos tersebut. Tetapi pihaknya memastikan penyaluran bansos tambahan di tengah kenaikan harga BBM bisa diakomodir.
"Cuman kemarin itu di rapat APBD kami sudah sampaikan kita masih mampu untuk laksanakan itu," pungkasnya.
(hsr/hmw)
