.webp)
"Artinya 17 (kantor kelurahan yang akan dibangun) ini tidak semua bisa kita pecahkan masalahnya karena dari 17 ini ada yang kita belum dapat lokasi," tutur Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman kepada detikSulsel, Rabu (24/8/2022).
Helmy mengutarakan, kantor kelurahan yang belum ada lahannya, akan dicarikan tempat dengan memanfaatkan ruko. Hanya saja pihaknya belum memberikan detail kantor kelurahan yang butuh lokasi baru karena terkendala lahan.
Namun pihaknya sudah menganggarkan pembelian ruko tahun ini. Anggarannya senilai Rp 1,8 miliar sudah diusulkan lewat APBD Perubahan 2022.
"Itu sudah kita usul (anggarannya), sekitar Rp 1,8 miliar untuk beli bangunan lama. Bangunan tua. Kayaknya ruko, di daerah Kecamatan Makassar, Maricaya Baru. Nah itu kita beli lokasinya," papar dia.
Helmy menuturkan solusi tersebut sebagai upaya final melihat kondisi Kota Makassar yang saat ini sulit mencari lahan baru seiring padatnya pemukiman penduduk.
"Makassar tidak seperti daerah lain yang lahannya banyak kemudian murah. Kalau kita ini biar di pinggir kota pun mahal lahan. Kalau pun juga mungkin ada yang murah. Ya mungkin lahannya itu bermasalah sengketa. Jadi kita juga harus hati-hati toh," ungkapnya.
Dari 17 kantor kelurahan yang direncanakan, ada empat di antaranya yang akan dimulai pembangunannya tahun ini. Sisanya akan kembali dianggarkan pembangunannya tahun depan.
"Jadi sebenarnya 2022 itu banyak sekali kantor yang kita kerja. Nah 2023 itu kita bangun baru. Ini yang bangun baru ada 13 kantor lurah yang baru. Kalau tahun ini kita ada siapkan ada empat apa lima," urai Helmy.
Berdasarkan data yang dihimpun detikSulsel dari Bappeda Kota Makassar, Pemkot Makassar baru menganggarkan pembangunan empat kantor lurah yang tidak bermasalah lahannya dengan masing-masing pagu anggaran senilai Rp 2 miliar. Antara lain Kantor Lurah Berua, Kantor Lurah Cambayya, Kantor Lurah Bontoduri dan Kantor Lurah Buakana.
Selain kantor kelurahan, Pemkot Makassar juga merencakan pembangunan dua kantor camat, antara lain Kecamatan Mariso dan Kecamatan Ujung Tanah. Dengan masing-masing pagu anggaran senilai Rp 5,8 miliar.
"Dua kantor camat sudah kita siapkan uangnya, (yakni) Ujung Tanah dengan Mariso. Cuma belum ada pemenang (tender). Belum dikerja," terangnya.
Tahun ini, Pemkot Makassar juga menganggarkan rehabilitasi, renovasi serta pemeliharaan kantor camat dan lurah. Ada 16 kantor lurah di antaranya akan direhabilitasi dengan anggaran yang berkisar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta yang diserahkan pengerjaannya kepada Dinas Pembangunan Umum Kota Makassar.
Sementara pembuatan ruangan, rehabilitasi, renovasi atau pemeliharaan pada 54 kantor lurah maupun camat yang memiliki pagu anggaran kecil berkisar Rp 30 juta hingga mencapai Rp 200 juta pengerjaannya diserahkan kepada SKPD terkait.
"Namanya kota yang bagus adalah kota yang menyediakan infrastruktur yang bagus bagi masyarakat," pungkas Helmy.
(sar/asm)
