.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto akan melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) gegara desain rel kereta api (KA) segmen Makassar tidak sesuai harapannya. Jalur rel KA akan dibuat at grade atau darat, sementara Danny kekeh desain rel dibuat melayang atau elevated.
"Iya, kita akan menyurat (ke Kemenhub)," tutur Danny usai dihubungi detikSulsel, Senin (1/8/2022).
Surat itu sebagai bentuk keberatannya akan desain rel kereta api segmen Makassar yang tidak sesuai harapannya agar dibuat melayang. Komplain tertulis itu akan disampaikan Danny paling lambat pekan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira setelah tanggal 5 (Agustus suratnya dikirim ke Menhub)," imbuhnya.
Danny menilai desain rel kereta api at grade yang melintasi Kota Makassar tidak pas diterapkan. Perencanaannya dinilai melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW).
"Kalau ada pelanggaran begitu kan kita pasti tanyakan. Kalau ada dampak nanti kita tahu akan berakibat begini," ucap dia.
 Foto: Kereta Makassar Parepare, rute Barru-Maros. (Dok. Ditjen Perkeretaapian Kemenhub) |
Menurut Danny jalur kereta api yang dibuat at grade yang didesain Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) bisa berdampak pada terjadinya banjir di wilayah itu. Makanya untuk menghindarinya, rel kereta api mesti dibuat melayang.
"Ketika itu selesai dan banjir besar, harus ada orang yang bertanggung jawab soal itu. Saya cuma minta, siapa yang bertanggung jawab kalau banjir begitu," urai Danny.
Danny juga menganggap, Pemkot Makassar tidak dilibatkan dari awal secara penuh terkait desain pembangunan rel kereta api segmen Makassar. Padahal jalurnya melewati wilayah kepemimpinannya.
"Memangnya model pemerintahan sekarang begini, tidak melibatkan pemerintah kota yang punya wilayah. Ada tanah fasum fasos kita juga di situ yang melibatkan tata ruang," imbuhnya.
Bagi Danny, pernyataan tertulisnya yang akan disampaikan ke Kemenhub sebagai bentuk perjuangannya untuk melindungi Makassar, yang menurutnya desain rel kereta api saat ini bisa mengancam warga yang hidup di wilayah yang dilintasi jalur KA nanti.
"Biar nanti rakyat yang menilai kan. Kalau ada apa-apa dengan ini, banjir atau macet, dia harus bertanggung jawa, saya hanya minta pertanggungjawabannya tentang itu," tegas Danny.
Diketahui kelanjutan KA Sulsel dari Maros ke Makassar memasuki tahapan penetapan lokasi untuk rute rel ke Stasiun Parangloe di Makassar. Panjang rute mencapai 6 kilometer dengan anggaran Rp 1,6 triliun.
Simak respons BPKA Sulsel soal Rel di halaman selanjutnya.
BPKA Sulsel Tegaskan Rel Tetap di Darat
Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa menegaskan, desain rel kereta api yang melintasi Makassar sulit dibuat melayang atau elevated. Makanya perencanaan tidak berubah dan tetap jalur at grade atau darat.
"Jadi apa yang disampaikan oleh pak wali (Danny Pomanto) seperti yang pernah disampaikan oleh pak menteri (Budi Karya Sumadi) sepertinya kondisinya belum memungkinkan (rel melayang)," tutur Amanna Gappa kepada detikSulsel, Sabtu (25/6).
Menurutnya Pemkot Makassar harusnya fokus pada penyediaan lahan rel KA saat ini ketimbang berbicara soal perubahan desain. Pasalnya anggaran penyediaan tanah terancam ditarik Pusat jika penetapan lokasi belum final.
"Nanti kalau misalnya pengadaan tanah ini bisa dijalankan, masalah desain mau elevated atau at grade, itu silakan. Sebab kalau tanah tidak dituntaskan, tidak ada kepastian pembangunan konstruksinya," pungkasnya.
Simak Komentar Legislator DPR RI di halaman selanjutnya.
Legislator DPR RI Minta Menhub Mediasi
Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi turun langsung Pemkot Makassar dan BPKA Sulsel terkait polemik ini.
"Ini kan berbeda segala sesuatunya. Karena itu saya mengusulkan semua pihak duduk bersama dan Menhub menjembatani itu," kata Fauzi dalam keterangannya yang diterima detikSulsel, Selasa (19/7).
Persoalan desain rel kereta api at grade atau elevated ini jangan sampai jadi masalah berkepanjangan. Sehingga membuat konstruksinya terhambat.
"Saya menyayangkan silang pendapat antara Pemkot Makassar dan BPKA Sulsel terkait opsi jalur kereta elevated atau melayang dengan jalur di darat (at grade)," ujar Fauzi.
