.webp)
Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Amanna Gappa angkat bicara terkait sikap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto yang kekeh konstruksi kereta api segmen Makassar harus melayang (elevated). Pemkot Makassar dinilainya mestinya fokus dulu pada pembebasan lahan yang belum jelas.
"Terlalu dini kita berbicara teknologi pembangunannya, sebetulnya yang menjadi isu sentral sekarang adalah terkait dengan alokasi pengadaan tanah," ungkap Andi Amanna Gappa kepada detikSulsel, Minggu (17/7/2022).
Andi mengingatkan anggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp 1,2 triliun terancam hangus jika tidak segera diserap. Ini lantaran proses pengadaan tanah masih berkutat lama pada proses penetapan lokasi (penlok).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kalau misalnya pengadaan tanah ini bisa dijalankan, masalah desain mau elevated atau at grade, itu silahkan. Sebab kalau tanah tidak dituntaskan, tidak ada kepastian pembangunan konstruksinya," jelasnya.
Andi mengatakan hal ini sudah sering dibahas bersama Pemkot Makassar. Dia meminta pun meminta Danny untuk mengesampingkan terkait model konstruksinya nanti menggunakan skema elevated atau at grade.
"Saya kira kita harus sama-sama bijak menyikapi kondisi ini. Kalau nanti dalam perjalanannya ada investor yang dihadirkan wali kota Makassar, bisa saja elevated. Tapi ini uang pengadaan tanah kita serap dulu," tuturnya.
Terkait penentuan lokasi (penlok) yang disebut Danny bisa merusak rencana tata uang wilayah (RTRW) Makassar, Andi menyebut hal itu menjadi kewenangan provinsi. Namun dia mengklaim, soal terbentur dengan RTRW Makassar sudah tidak ada masalah.
"Apalagi ini proyek strategis nasional(PSN), jadi seharusnya daerah menyesuaikan kebijakan secara nasional. Kalau semua daerah berpikir seperti itu, nanti pembangunan tidak akan bisa berlanjut," pungkasnya.
Sementara, dia pun tegas menolak rencana penetapan lokasi (penlok) proyek kereta api segmen Makassar oleh Pemprov Sulsel. Itu jika usulannya agar konstruksi rel dibuat melayang tidak diterapkan di Makassar.
"Penlok, coba mi (tetapkan lokasinya). Tapi tetap saya tolak, pasti saya tolak," tegas dia.
Sementara, Danny Pomanto menekankan pihaknya pada prinsipnya bukan menolak proyek kereta api. Akan tetapi rencana membangun rel kereta api dengan skema at grade (darat) tidak sesuai dengan RT RW Makassar.
"Bukan kereta apinya saya tolak, tapi yang saya tolak kenapa tidak elevated," beber Danny.
Dia mengaku tak ingin usulannya ini dianggap tak memungkinkan.Danny memberi contoh dengan membandingkan wilayah lain yang konstruksi rel kereta apinya bisa dibuat elevated atau melayang. Sulitnya membangun konstruksi rel kereta api melayang karena berbiaya mahal disebutnya bukanlah alasan.
"Kenapa Palembang bisa elevated, kenapa Medan bisa, Bandung juga elevated, Makassar dibilang (biaya rel kereta api elevated) mahal, kenapa di sana tidak," ucap Danny.
(tau/hmw)
