.webp)
Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) fokus menuntaskan pengerjaan rel rute Maros-Barru. Targetnya terbangun 10 stasiun untuk melayani angkutan penumpang dan barang pada Maret 2023.
"Kita fokus tuntaskan ini, kalau sudah beroperasi (kereta api), kita sudah meyakinkan pemerintah pusat kalau bisa selesai," ungkap Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa kepada wartawan, Rabu (20/7/2022).
Setelah Stasiun Maros dan Tanete Rilau beroperasi, pihaknya akan memulai pengoperasian jalur siding Tonasa dan stasiun Mandai, Rammang-rammang hingga ke arah Garongkong, Barru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maret tahun 2023 sudah 10 stasiun yang beroperasi baik barang maupun penumpang," jelasnya.
Amanna Gappa menuturkan, Oktober nanti kereta api di Sulsel akan mulai beroperasi untuk tahap 1, jalur Maros hingga Barru. Rencananya, akhir tahun 2022 bakal mulai mengangkut penumpang.
"Selama hampir 7 tahun kegiatan konstruksi. Insya Allah akhir tahun kita operasi untuk perintis angkutan penumpang," tukasnya.
Menurut Amanna Gappa, operasi kereta api menggunakan sistem perintis saat mulai dikomersialisasikan nanti. Dengan harga tiket kisaran Rp 5.000-Rp 10.000 untuk semua rute yang dilewati sepanjang 110 km.
"Paling Rp 5 ribu atau Rp 10 ribu, dari stasiun Mandai hingga ke stasiun Palanro, itu 200 km/jam (kecepatan kereta), cuma satu setengah jam, daripada naik mobil atau motor belum isi bensinnya," terangnya.
Jalur Kereta Api Makassar Berpolemik
Silang pendapat desain rel kereta api segmen Makassar antara Pemkot Makassar dan BPKA Sulsel membuat rencana pembebasan lahan tertunda. Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memediasi agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.
"Pihak Balai (BPKA Sulsel) ingin desain landed (at grade), sementara Pemkot Makassar maunya melayang atau elevated. Ini kan berbeda segala sesuatunya. Karena itu saya mengusulkan semua pihak duduk bersama dan Menhub menjembatani itu," kata Fauzi dalam keterangannya yang diterima detikSulsel, Selasa (19/7).
Legislator asal Sulsel ini tidak menginginkan perbedaan pandangan ini dibiarkan berlarut-larut. Dirinya mendorong kedua pihak bisa mendapatkan titik temu agar tidak mengganggu pengerjaan proyek kereta api di Sulsel.
"Saya menyayangkan silang pendapat antara Pemkot Makassar dan BPKA Sulsel terkait opsi jalur kereta elevated atau melayang dengan jalur di darat (at grade)," tuturnya.
(tau/sar)
