.webp)
Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti lambannya realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel. Serapan anggaran hingga semester I 2022 dilaporkan baru mencapai 14,75% dari pagu Rp 1,023 triliun.
"Kita di DPRD mempunyai fungsi kontrol dalam hal pengawasan. Ya kita kasih warning dulu ke Dinas PUTR supaya dipercepat ini (realisasi fisik dan keuangan)," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel Jhon Rende Mangontan usai rapat kerja bersama Dinas PUTR di gedung DPRD Sulsel, Kamis (28/7/2022).
Sesuai data yang disampaikan Kepala Dinas PUTR Sulsel Astina Abbas, total pagu Rp 1,023 triliun baru terealisasi Rp 150,9 miliar dengan realisasi keuangan 14,75%. Sementara realisasi fisik baru sekitar 18,46%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Malah ada program yang realisasi keuangan 11,18%, tapi fisiknya baru 8,79%. Ini tidak nyambung, sehingga asumsi saya bahwa kemungkinan ini baru uang mukanya yang terealisasi, tapi baru dikerjakan sekarang," tuturnya.
Jhon memperkirakan sangat sulit untuk menuntaskan sejumlah program realisasi keuangan dan fisik hingga akhir tahun 2022. Pihaknya mendorong Dinas PUTR untuk segera menggenjot proses pengerjaan program tersebut.
"Kalau dilihat progres fisiknya, saya betul-betul khawatir apakah ini bisa selesai tahun ini, apalagi kalau masih ada yang belum tender. Sehingga kita butuh informasi berapa paket yang belum ditenderkan, berapa paket yang masih dalam proses kontrak, dan berapa paket yang sudah on going," pungkasnya.
Sementara, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rachmatika Dewi juga menyoroti rendahnya realisasi keuangan dan fisik Dinas PUTR. Dia menyayangkan sebab PUTR merupakan salah satu OPD dengan anggaran yang cukup besar.
"Ini kan sudah triwulan III, apakah memungkinkan kegiatan-kegiatan di Dinas PUTR ini bisa dilaksanakan sampai akhir tahun? Kita berharap sebenarnya ibu kadis menyampaikan secara riil apa yang bisa jalan, dan program apa yang rasa-rasanya agak berat," bebernya.
Kepala Dinas PUTR Sulsel, Astina Abbas mengatakan realisasi fisik sejumlah program memang terlihat masih sangat rendah karena pihaknya belum memasukkan data pengerjaan sebelum keluar hasil pemeriksaan laboratorium. Astina mencontohkan program penyelenggaraan jalan dengan realisasi fisik yang baru 10,16% dan realisasi keuangan 11,50%.
"Tapi sesungguhnya (realisasi fisik) program penyelenggaraan jalan ini sudah melebihi daripada 10,16%. Cuma saya tidak berani memasukkan itu sebelum memenuhi syarat secara kualitas. Yang saya masukkan 10,16% ini yang sudah ada data dari laboratorium," jelasnya.
(tau/sar)
