.webp)
Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru mencapai 32,05% memasuki triwulan III dari total anggaran Rp 9,2 triliun. Bahkan ada 2 OPD yang masuk rapor merah karena realisasi anggarannya sangat rendah.
"Sampai dengan di triwulan kedua, serapan itu realisasinya 32,05%, fisiknya 33,99%," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Andi Darmawan Bintang kepada detikSulsel, Kamis (7/7/2022).
Sesuai data yang diterima detikSulsel, ada 2 OPD rapor merah atau zona merah yaitu UPT RSK Gigi dan Mulut dengan serapan anggaran 9,76% kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dengan realisasi 11,02%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian ada 10 OPD yang realisasinya di zona kuning. Di antaranya Dinas Kesehatan 12,09%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 13,64%, Biro Pengadaan Barang/Jasa 14,42%, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 18,30%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 18,60% dan Dinas Kelautan dan Perikanan 20,36%.
Selanjutnya, Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan 21,61%, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 21,76%, Rumah Sakit Khusus Daerah 22,45%, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 22,69% dan Dinas Kesehatan 13.50%.
Darmawan menuturkan rendahnya serapan karena beberapa kegiatan di OPD dengan anggaran besar belum berjalan. Seperti di Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ini lantaran pelaksanaan program cukup hati-hati.
"Di situ yang besar-besar (anggarannya). Tapi kita optimis dengan penyelesaian permasalahanyang ada sekarang, kita bisa merealisasikan di akhir tahun nanti," bebernya.
Dinas PUTR misalnya, realisasi anggaran baru mencapai 11,02% dan realisasi fisik 5,38%. Padahal anggaran Dinas PUTR mencapai Rp 1 triliun lebih dengan realisasi baru Rp 112,7 miliar.
"PUTR memang masih rendah sekitar 11-12%. Itu memang baru sebagian yang berjalan, menunggu kesiapan tim OPD, karena kita tidak mau juga bermasalah (programnya) belakangan," ungkapnya.
Meskipun demikian, Darmawan optimis program fisik bisa dituntaskan hingga akhir tahun. Apalagi bila mulai dikerjakan bulan Juli ini disebutnya waktu masih sangat cukup. Kalaupun program tidak tuntas di akhir tahun, OPD terkait bisa mengajukan penambahan waktu agar program dapat diselesaikan.
"Sepanjang alasan itu bisa diterima," bebernya.
Terpisah, Plh Gubernur Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani mengatakan rendahnya realisasi anggaran akan berdampak pada kinerja tiap OPD. Sasaran kerja pegawai berdampak pada penghasilan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bakal diterima.
"Itu kan (realisasi) terkait dengan kinerja, kinerja itu terkait dengan SKP, karena itu (mempengaruhi penghasilan) TPP terlihat dari situ," tegasnya.
(tau/sar)
