.webp)
Orang tua (ortu) almarhum Zhafirah Azis Syah Alam (20), mahasiswi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai ada sesuatu yang ganjil dalam kegiatan yang menyebabkan nyawa anaknya melayang. Legalitas panitia pelaksana pun dipertanyakan.
"Ada hal yang ganjil menurut saya. Kalau ada kegiatan (pengkaderan) seperti itu biasanya dimohonkan persetujuan tertulis (surat izin) dari orang tua," kata ayah Zhafirah Azis Syah Alam, Abdul Azis kepada detikSulel, Selasa (26/7/2022).
Zhafirah dilaporkan meninggal saat mengikuti pengkaderan tingkat Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UMI Makassar di wilayah Perkemahan Bukit Embun Pagi, Lingkungan Butta Toa, Kelurahan Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong, Minggu dini hari (24/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Azis, kegiatan kemahasiswaan di luar kampus semestinya dilengkapi dengan surat keterangan dokter dari peserta. Surat tersebut sebagai data pendukung bahwa setiap peserta yang mengikuti kegiatan dalam keadaan sehat.
Hal itu disampaikan Azis sebab dirinya juga seorang tenaga pengajar. Dia merupakan dosen di Universitas Negeri Makassar (UNM).
"Kedua kalau hal seperti ini (pengkaderan) biasanya dilampirkan surat keterangan dokter untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak atau sedang mengidap suatu penyakit. Ini yang tidak tampak (tidak ada) di kegiatan anak-anak ini. Saya sudah hampir 30 tahun menjadi tenaga pengajar barusan tidak ada (surat) seperti itu," sebutnya.
"Walaupun tidak ada informasi misalnya persetujuan dari pihak universitas bahwa itu ilegal, bukan saya meragukan tapi tidak ada bukti tertulis seperti pada umumnya kalau kita akan melaksanakan kegiatan di kampus atau di luar kampus," lanjut Azis.
Sebelum berangkat ke pengkaderan, anak semata wayang itu meminta izin pada Azis hanya melalui lisan. Azis mengaku menyetujui permintaan anaknya sebab dinilai seluruh kegiatan telah terkontrol.
"Dia minta izin, bilang tetta (ayah) saya mau minta izin ke kegiatan pengkaderan. Saya tanya siapa adakan. Dia bilang fakultas dengan jawaban itu saya percaya bahwa kegiatan itu dilaksanakan oleh anak-anak yang punya payung hukum (legalitas) di fakultas. Jadi saya bilang iya, kapan berangkatnya dan kapan pulangnya," tutur Azis.
Sementara itu, Wakil Dekan III FKM UMI Muh Multazam memastikan seluruh prosedur persuratan pelaksanaan pengkaderan Senat FKM UMI Makassar telah terpenuhi sebelum berangkat ke lokasi kegiatan. Panitia pelaksana disebut telah mengusulkan sejumlah surat persyaratan ke pihak universitas sebagai rujukan rekomendasi pelaksanaan kegiatan.
"Prosedurnya itu tentu ada, tidak akan bisa terjadi ini kegiatan tanpa persetujuan (universitas) dari awal. Mereka (peserta) sudah dapat izin semua, ada atas materai orang tua, izin yang bersangkutan tanpa paksaan dan itu sebagai penanggung jawab. Atas dasar-dasar itulah, termasuk dari Bupati Gowa, dari kesbangpol, lurah, camat, semuanya lengkap baru bisa diproses di universitas. Tanpa itu tidak bisa karena sudah memang keharusan karena tidak dikeluarkan izin rekomendasi kalau tidak," ungkap Multazam.
Multazam mengatakan izin kegiatan pengkaderan Senat FKM UMI Makassar sudah memenuhi syarat. Kepastian itu dibenarkan sebab Multazam sendiri yang mengeluarkan izin kegiatan. Salah satu rangkaian kegiatan yang dilampirkan adalah materi pengenalan.
Mahasiswa yang mengikuti pengkaderan juga disebut bukan mahasiswa baru (maba) tapi mahasiswa semester 5. Multazam turut memastikan dalam pelaksanaan pengkaderan alumni Senat FKM UMI Makassar tak ada di lokasi kegiatan.
"Ada semua (susunan) acara karena saya yang kasih izin waktu. Saya kurang hafal materinya apa-apa karena banyak. Jadi setiap tahun ada pengkaderan senat, ada outdoor, ini outdoor-nya tiga hari, Jumat berangkat, dan itu Minggu rencana pulangnya," pungkasnya.
(asm/ata)
