Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi didorong agar melakukan mediasi silang pendapat desain rel kereta api segmen Makassar antara Pemkot Makassar dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel). Ini lantaran polemik desain rel ini menghambat rencana pembangunan proyek kereta api Makassar.
"Pihak Balai (BPKA Sulsel) ingin desain landed (at grade), sementara Pemkot Makassar maunya melayang atau elevated. Ini kan berbeda segala sesuatunya. Karena itu saya mengusulkan semua pihak duduk bersama dan Menhub menjembatani itu," kata anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi dalam keterangannya yang diterima detikSulsel, Selasa (19/7/2022).
Fauzi mengaku pihak tidak menginginkan polemik desain rel kereta api ini terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Sehingga perlu mendorong kedua pihak bisa mendapatkan titik temu agar proyek kereta api di Sulsel ini tidak terhambat di proses awal pembebasan lahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menyayangkan silang pendapat antara Pemkot Makassar dan BPKA Sulsel terkait opsi jalur kereta elevated atau melayang dengan jalur di darat (at grade)," pungkas legislator asal Sulsel ini.
Untuk diketahui, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto kekeh menginginkan jalur kereta api Makassar dibuat melayang (elevated). Danny tidak setuju jalurnya dibuat di darat (at grade) sesuai dengan rencana BPKA Sulsel.
"Saya anggap kereta api kalau at grade itu salah desain, termasuk penentuan yang tidak pas. Saya tidak mau dirusak ini tata ruang kota," kata Danny, Jumat (15/7).
Sementara, Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa mengungkapkan belum ada rencana perubahan desain kereta api segmen Makassar. Dia menilai usulan pembangunan rel dengan desain melayang sepertinya belum memungkinkan.
"Jadi apa yang disampaikan oleh pak wali (Danny Pomanto) seperti yang pernah disampaikan oleh pak menteri (Budi Karya Sumadi) sepertinya kondisinya belum memungkinkan (rel melayang)," ungkap Andi Amanna Gappa kepada detikSulsel, Sabtu (25/6).
Andi mengatakan perubahan desain menjadi soal baru anggarannya akan membengkak. Jika melayang, anggarannya bisa mencapai Rp 1,6 triliun sementara perencanaan dengan desain lama hanya butuh Rp 600 miliar.
(tau/sar)